Asyura Ajukan Gugatan di PTUN, Gubernur Kepri Jadi Tergugat

1908
Pesona Indonesia
Ketua DPRD Karimun Hm Asyura (tengah) saat masuk ruang rapat paripurna beberapa waktu lalu. foto: dok
Ketua DPRD Karimun Hm Asyura (tengah) saat masuk ruang rapat paripurna beberapa waktu lalu. foto: dok

batampos.co.id – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam mulai menggelar sidang gugatan perdata yang didaftarkan oleh M Asyura melalui kuasa hukumnya dengan nomor 8/G/2016/PTUN.TPI tertanggal 28 April 2016 terkait dengan pemberhentian M Asyura sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Selasa (24/5).

”Dalam sidang perdana ini, kita diberi masukan oleh majelis hakim untuk memperbaiki gugatan. Artinya, pada sidang perdana tadi siang (kemarin, red) belum memasuki pada inti materi. Meski demikian, dari pihak tergugat memang tampak hadir. Hanya saja, karena masih harus memperbaiki berkas dan belum lengkapnya persyaratan, seperti surat kuasa dari tergugat untuk kuasa hukum tidak ada, maka sidang akan dilanjutkan lagi pada Selasa (31/5) pekan depan,” ujar Kuasa Hukum M Asyura, Bambang Hardijusno.

Siapa saja yang digugat terkait dalam masalah ini? Bambang menjelaskan bahwa ada tergugat satu sampai dengan tiga. ”Tergugat 1 adalah Gubernur Kepri, karena telah mengeluarkan surat pemberhentian klien saya. Kemudian, tergugat dua terdiri dari pimpinan DPRD Kabupaten Karimun yang dalam hal ini tadi dihadiri oleh dua orang wakil ketua dan tergugat tiga adalah Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Karimun,” paparnya.

Dikatakan Bambang, awal dari munculnya gugatan ini adalah, terbitnya surat mosi tidak percaya. Kemudian, BK yang belum memiliki tata cara beracara atau standar operasi dan prosedur (SOP) sesuai dengan tata tertib (Tatib) yang ada di DPRD Kabupaten Karimun. Dengan kata lain, tidak ada di dalam Tatib DPRD mengatur hal ini. Tapi tetap diproses dan kemudian diambil keputusan.

”Selanjutnya diteruskan di dalam sidang paripurna DPRD. Untuk itu, gugatan ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Sampai dengan keluarnya surat pemberhentian pada awal bulan ini dari Gubernur Kepri. Dan, apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk proses hukum, karena lembaga DPRD adalah lembaga yang salah satunya mengeluarkan produk hukum, seperti peraturan daerah (Perda),” tegas Bambang. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar