DAK Dipotong, Dinas KP2K Batam Hentikan Pembangunan RPH

507
Pesona Indonesia
Kadis KP2K Kota Batam, Suhartini. Foto: Iman Wachyudi/ batampos.co.id
Kadis KP2K Kota Batam, Suhartini. Foto: Iman Wachyudi/ batampos.co.id

batampos.co.id – Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang dianggarkan Dinas Kelautan Perikanan dan Kehutanan(KP2K) Kota Batam tak berlanjut. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan Dana Alkoasi Khusus (DAK) 10 persen dari pemerintah pusat.

Kadis KP2K Kota Batam, Suhartini mengatakan terpaksa tak melanjutkan pembangunan RPH karena keterbatasan anggaran. Apalagi dirinya tak ingin mengalokasikan anggaran ke RPH karena status lahan tak kunjung jelas.

“RPH kita batalkan lantaran lahan yang tak jelas. Makanya, saat ada pemotongan DAK, kita memilih RPH,” katanya, kemarin.

Sesuai data dari Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam, setidaknya Rp 500 juta lebih dari Rp 2,5 miliar yang dikhususkan untuk Dinas KP2K.

“Jadi hanya RPH yang kita batalkan kalau TPI (tempat pelelangan ikan) memang belum dialokasikan,” tukas Suhartini lagi.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan Pemko Batam menerima kucuran DAK dari pemerintah pusat Rp 149.347.840.000. Dengan begitu, anggaran yang dipotong untuk program fisik Rp 14.936.105.867.

“Semua daerah kena, lantaran APBN defisit. Jadi semua SKPD adanya pemotongan,” terangnya

Sementara Wali Kota Batam Muhammad Rudi menjelaskan dampak pemotongan DAK, pihaknya akan mengurangi perjalanan dinas. “Anggaran itu untuk yang penting saja. Untuk perjalanan dinas pastinya akan dikurangi,” papar Rudi.

Sesuai data dari Bappeda Kota Batam ada 12 anggaran yang dipotong seperti di Dinas Pendidikan (Disdik) DAK regular untuk SD/SLB dipotong Rp 679 juta dari Rp 6.395.760.000. Selain itu, di Dinas Kesehatan, dipotong untuk pelayanan dasar Rp 1,8 miliar dari Rp 15,9 miliar, kamudian layanan rujukan dipotong Rp 1,1 miliar dari Rp 10,3 miliar.

Pelayanan Kefarmasian juga dipotong Rp 530 juta dari rp 7,9 miliar dan untuk keluarga Berencana dipotong Rp 450 juta dari Rp 1,3 miliar. Kemudian untuk kedaulatan pangan dipotong Rp 3,6 miliar khusus pertanian dari Rp 7,7 miliar.

Kemudian, untuk lingkungan hidup dari Rp 1,6 miliar dipotong Rp 165 juta, selanjutnya untuk sarana dan prasarana penunjang seperi jalan dipotong Rp 2,4 miliar dari Rp 50 miliar.

Selain DKA regular, DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) juga dikurangi Rp 2,04 miliar dari Rp 30 miliar. Sementara DAK Affirmasiuntuk air minum dipotong Rp 180 juta dari rp 2,3 miliar dan trans portasi pedesaan juga dipotong Rp 1,3 miliar dari Rp 4,2 miliar. (she)

Baca juga:

DAK Dipangkas, Pembangunan Fisik Berkurang

Respon Anda?

komentar