DAK di Pusat Ternyata Melimpah, Jadi Kesigapan Pemerintah Daerah Dibutuhkan

515
Pesona Indonesia
Haripinto Tanuwidjaja. foto:ist
Haripinto Tanuwidjaja. foto:ist

batampos.co.id – Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun ini sebenarnya masih bisa diantisipasi dengan mencari dana bantuan di tingkat pemerintah pusat. Setidaknya, begitu yang ingin disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kepri, Haripinto Tanuwidjaja. Ia mengungkapkan dana alokasi khusus (DAK) yang telah disiapkan pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah itu melimpah.

“Sangat banyak malahan. Tapi yang bergantung pada kesigapan pemerintah daerah mengajukan proposal kegiatan bantuannya,” ujarnya.

Peluang menjolok dana segar berupa DAK, kata Haripinto, begitu terbuka peluangnya. Pasalnya, pengajuan bantuan DAK di pemerintah pusat sudah tidak serumit di tahun-tahun sebelumnya. Bila dulu kendalanya lebih sering karena keterlambatan pemberian petunjuk teknis, kali ini hal semacam itu sudah tidak terjadi lagi.

“Karena juknis itu berlaku untuk tiga tahun. Jadi tidak tiap tahun berubah. Dulu juknis itu ada di bulan Juni. Sehingga membingungkan kapan pengerjaannya. Tapi sekarang sudah tidak begitu lagi,” ungkap Haripinto.

Bukan hanya proposal pengajuan bantuan saja yang mesti dirampungkan pemerintah daerah. Haripinto menambahkan, kesiapan juga penting dipikirkan pemerintah daerah sebelum mengajukan proposal. Misalnya, ketika pengajuan pembangunan waduk maupun fasilitas umum lainnya. Seringkali, kata Haripinto, ketika pemerintah pusat sudah mengiyakan untuk mengucurkan DAK, malah pemerintah daerah yang belum siap.

“Setelah pusat bilang iya, rupanya di daerah, lahannya belum beres. Jadi yang dipending lagi bantuannya. Saya mengharapkan hal semacam ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Peluang Pemerintah Provinsi Kepri menarik DAK dari pemerintah pusat, sambung Haripinto, sangat terbuka. Pasalnya, Provinsi Kepri adalah daerah perbatasan yang memang menjadi skala prioritas dalam agenda besar pembangunan Indonesia yang sudah disusun pemerintah pusat.

Daerah perbatasan, kata Haripinto, punya fokus di bidang pembangunan kelistrikan yang lebih baik. Sehingga pemerintah pusat saat ini tengah memikirkan pembangunan pembangkit-pembangkit listrik yang andal guna mengejar ketertinggalan. “Tiap tahun ada terus itu. Sekali lagi, itu tergantung pada pemerintah daerahnya. Mau proaktif atau tidak. Kami selaku DPD dari Kepri tentu siap memfasilitasi,” pungkas Haripinto. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar