Hakim yang Ditangkap KPK Lebih Pantas Disebut Wakil Iblis

9536
Pesona Indonesia
Mahfud MD. Foto: jpgrup
Mahfud MD. Foto: jpgrup

batampos.co.id -Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggaruk dua hakim di Bengkulu mengundang reaksi keras dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Mahmud menyebut, jika selama ini hakim disebut sebagai “wakil Tuhan di Muka Bumi”, namun hakim yang melakukan korupsi, khususnya dua hakim di Bengkulu yang terjaring OTT KPK, tidak pantas mendapat sebutan tersebut.

“Mereka lebih pantas disebut wakil Iblis,” ujar Mahmud MD di Jakarta.

Baca Juga: KPK Tangkap Kepala Pengadilan Negeri Kepahiang Sekaligus Hakim Tipikor Saat OTT

Selasa (24/5/2016), KPK telah menetapkan dua hakim Tipikor di Bengkulu: Janner Purba dan Toton sebagai tersangka. Sehari sebelumnya, Janner yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ditangkap KPK di rumah dinasnya usai menerima uang suap Rp 150 juta.

Uang pecahan 100 ribu rupiah itu dibungkus dua amplop coklat dan dimasukkan dalam kresek putih. Duit ini diduga diberikan untuk mengamankan kasus korupsi honor Dewan Pembina Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu tahun 2011.

Berikutnya, giliran KPK meringkus Toton, Edi Santoni, dan Syafri Syafii. Edi adalah bekas Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD M. Yunus. Sementara Syafri adalah eks kabag keuangan RS tersebut.

Keduanya merupakan terdakwa kasus korupsi honor. Menurut KPK, pemberian ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Edi Cs sudah mengamplopi Janner Rp 500 juta. Sebagian dari barang bukti uang ini dipamerkan di gedung KPK, kemarin.

Penangkapan ini menambah panjang deretah hakim yang ditangkap KPK. Juli 2015, KPK menangkap tangan Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, hakim PTUN Medan Dermawan Ginting. Tuduhannya, menerima suap ratusan juta rupiah dari Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti.

Sebelumnya, KPK menangkap Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tedjocahyono Maret 2013. Kasus ini kemudian turut menyeret hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Bandung Ramlan Comel dan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pasti Seferina Sinaga. Ketiganya terlibat kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.

Pada 17 Agustus 2012, KPK menangkap hakim adhoc Pengadilan Tipikor Semarang Kartini Julianna Marpaung. Kartini ditangkap bersama Heru Subandono yang juga berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Tipikor Pontianak. Mereka ditangkap saat melakukan transaksi suap untuk mengatur vonis korupsi perawatan mobil dinas DPRD Grobogan.

KPK kemudian mengembangkan kasus ini dan menjerat hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Pragsono. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan hakim ad hoc Tipikor Palu, Sulawesi Tengah, Asmadinata pada Desember 2013.

Masih ada lagi, Imas Dianasari hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Bandung yang ditangkap pada 2011. Dia ditangkap terkait suap perkara industrial PT Onamba Indonesia (OI). Imas ditangkap bersama Syarifuddin Umar, Hakim Pengawas di PN Jakarta Pusat terkait suap pengurusan proses kepailitan perusahaan garmen PT Skycamping Indonesia (SCI).

Menanggapi ini, Mahfud MD, mengatakan dalam agama disebutkan, iblis dilaknat karena kufur. Di dalam agama juga disebutkan, koruptor, penerima, dan pemberi suap dilaknat oleh Allah.

“Jadi koruptor itu sama dengan iblis sehingga hakim yang korup itu bukan wakil Tuhan tapi wakil iblis,” jelas Mahfud kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai dunia peradilan Tanah Air sudah muka tembok alias bebal.

“Gencarnya pemberantasan korupsi tidak menyurutkan tindak pidana korupsi. Ironisnya dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum korupsi,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, semalam.

Komisi Yudisial (KY) ikut berang. Komisioner KY Farid Wajdi menyatakan, dalam catatan KY sejak bulan Januari sampai kemarin, sudah sekitar 11 aparat pengadilan yang kasusnya muncul ke publik atau media. 11 orang itu terdiri dari 3 pejabat pengadilan dan 8 hakim. Belum lagi yang tidak terpublikasi.

Dia pun mengingatkan, penangkapan para hakim ini harus menjadi pelajaran berharga bagi para hakim lainnya untuk lebih profesional dan menjaga integritas tanpa kecuali. Jika masih berani ‘nakal’, kata Farid, pilihannya cuma ada 2. Yakni berhenti melakukan pelanggaran atau mengundurkan diri sebagai hakim.

“Karena hakim adalah wakil Tuhan, profesi yang mulia, dan orang-orang pilihan, sehingga harus mampu menunjukkan sikap keteladanan dalam semua aspek kehidupannya,” lanjutnya.

Farid juga menyerukan MA melakukan pembenahan di internal secara terbuka. Farid yang juga Juru Bicara KY itu menegaskan, harus ada langkah progresif dari aspek internal MA untuk melakukan evaluasi untuk menjaga kehormatan dan martabat peradilan.

Komisioner Ombudsman Laode Ida menyatakan, perilaku oknum penegak hukum seperti itu tak bisa lagi dianggap kasuistik, melainkan sudah jadi bagian dari kultur pamrih.

Para hakim yang tertangkap tangan oleh KPK sudah banyak dan kesemuanya bisa dianggap sebagai butiran-butiran “gunung es” yang menutup permukaan. Padahal di dalamnya sangat dahsyat.

“Kalau kepalanya sudah busuk, maka otomatis seluruh badannya juga pasti rusak. Itulah bagian dari potret lembaga pengadilan kita yang sudah berbau busuk,” tandasnya.(rmol/pojoksatu/nur)

Respon Anda?

komentar