Berlaku Mulai 25 Mei 2016, Perppu Kebiri dan Hukuman Mati hanya untuk Pelaku Dewasa

925
Pesona Indonesia
Rekontruksi pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun dilakukan oleh 12 tersangka Foto: Ivan/Bengkulu Ekspress/
Rekontruksi pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun dilakukan oleh 12 tersangka Foto: Ivan/Bengkulu Ekspress/

batampos.co.id -Tiga pelaku rudapaksa menggunakan gagang cangkul terhadap si cantik Eno Parinah (19) di Tanggerang, 14 pelaku pemerkosa dan pembunuh Yuyun (14), dan Koko- pelaku pedofilia dengan korban 58 anak di Kediri, bisa dipastikan lolos dari hukuman mati dan hukuman kebiri secara kimia.

Pasalnya, ketentuan kebiri dan hukuman mati terhadap pemerkosa yang diikuti pembunuhan terhadap anak di bawah umur baru diteken Perppu-nya oleh Presiden Jokowidodo pada 25 Mei 2016 lalu. Sementara tiga kasus besar itu terjadi sebelum Perppu itu diteken.

Baca Juga:
> Begini Teknis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Penjahat Kelamin
> Kategori Penjahat Kelamin yang Bisa Dikebiri
> Presiden Jokowi Teken Perppu Kebiri dan Hukuman Mati Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut resmi berlaku mulai tanggal 25 Mei 2016, atau sejak Perppu tersebut ditandatangani Presiden Jokowi.

“Ini tidak berlaku surut. Sejak ini akan berlaku. Tapi nanti kita akan bahas di DPR. Presiden akan segera mengirim kami ke DPR,” ujar ” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly, Rabu (25/5/2016).

Yasonna menegaskan, Perppu kebiri tersebut hanya berlaku orang dewasa yang memperkosa anak di bawah umur. Perppu tersebut, lanjut Yasonna, tidak berlaku bagi anak-anak yang menjadi tersangka pemerkosaan.

Menurut Yasonna, orang dewasa yang melakukan kejahatan seksual pada anak bisa mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dengan hukuman tambahan kebiri dan pemasangan data elektronik.

Selain itu, pelakunya juga diumumkan ke publik sebagai hukuman sosial. Namun untuk pelaku anak-anak, hukuman ini tidak berlaku.

“Anak-anak tidak, ini kan orang dewasa yang melakukan terhadap anak-anak. Karena Ada UU Perlindungan Anak, itu beda,” kata Yasonna.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, Perppu kebiri ini belum terlihat sempurna. Sebab, tidak ada pasal yang mengatur tentang upaya pencegahan dan rehabilitasi kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

“Padahal ini seharusnya menjadi bagian utuh dalam Perppu, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujar Nasir, Kamis (26/5/2016). (one/pojoksatu/nur)

Respon Anda?

komentar