Asrama Mahasiswa Natuna Menunggak PBB Ratusan Juta

665
Pesona Indonesia
Hadi Candra. foto:dok
Hadi Candra. foto:dok

batampos.co.id – Ratusan mahasiswa Natuna yang menempati asrama yang dibangun Pemkab Natuna sejak tahun 2008 lalu di Yogyakarta hampir diusir pemko setempat, lantaran bangunan yang ditempati menunggak pajak ratusan juta.

Bahkan informasinya Dispenda Pemko Yogyakarta sudah melayangkan surat peringatan kedua kepada pemerintah daerah, agar dilunasi sebelum dilakukan penarikan paksa.

Wakil Ketua II DPRD Natuna Hadi Candra menyayangkan, jika sampai Pemko Yogyakarta memberlakukan sanksi, maka belajar mahasiswa akan terganggu. Sebab asrama mahasiswa tempat tinggal mereka akan disegel pemerintah setempat.

Semestinya kata Candra, urusan asrama mahasiswa adalah urusan dinas pendidikan. Sementara selama ini sejak tahun 2008 dibangun, tidak diperhatikan.

“Kami juga kaget, ketika menerima tembusan tunggakan PBB dari dispenda kota setempat, jumlahnya sudah ratusan juta, kami sudah meninjau ke sana, kondisinya memang benar,” ujar Candra, Kamis (26/5).

Hadi Candra mengatakan, saat ini sudah mengutus Komisi I DPRD ke Jogja untuk berkoordinasi dengan dispenda di Jogja, agar asrama mahasiswa Natuna di Jogja tidak disegel.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Natuna Raja Marzuni mengaku sudah memanggil dinas pendidikan dan bidang aset Pemkab Natuna agar memproses pembayaran tunggakan PBB.

“Mudah mudahan dalam seminggu kedepan, prosesnya sudah selesai. Sekaligus memproses balik nama, selama ini masih atas nama perusahaan yang mengerjakan proyek bangunan asrama, sekarang kami pandu dinas pendidikan,” ujar Marzuni.

Diakui Marzuni, Pemerintah Kota Jogja sudah menyurati Pemda Natuna dengan surat peringatan kedua. Sebelum asrama disegel dan dikosongkan paksa jika tunggakan pajak tidak dilunasi.

Dijelaskan Marzuni, hutang PBB asrama mahasiswa Natuna di Jogja sejak tahun 2008 hingga tahun 2015. Dari tahun 2008 hingga 2013, PBB masih tanggung jawab pihak ketiga pemenang proyek, baru tahun 2014 hingga 2015 tunggakannya ke Pemko Jogja.

“Jadi tunggakan PBB-nya pemkab harus lunasi ke pihak ketiga sejak tahun 2008 sampai 2013, lalu ke Pemko Jogja tahun 2014 dan 2015,” ujar Marzuni.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar