Komnas HAM Tolak Hukuman Kebiri

934
Pesona Indonesia
Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution (tengah). Foto: istimewah
Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution (tengah). Foto: istimewah

batampos.co.id – Perppu nomor 1 tahun 2016 yang mengatur tentang hukuman kebiri bagi pemerkosa anak di bawah umur sudah diteken Jokowi 25 Mei 2016 dan langsung dinyatakan berlaku sejak Perppu tersebut diteken.

Baca Juga: Begini Teknis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Penjahat Kelamin

Namun, hukuman kebiri itu mendapat penolakan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga negara yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM itu menilai ‎pendekatan yang digunakan aparat penegak hukum cenderung kaku dan konservatif.

“Pelaku disamakan dengan koruptor atau maling sehingga pemutusan hukuman tidak selalu inline tuntutan UU Perlindungan Anak maupun KUHP secara maksimal,” ujar komisioner Komnas HAM, Manager Nasution, Kamis (26/5/2016).

Baca Juga: Berlaku Mulai 25 Mei 2016, Perppu Kebiri dan Hukuman Mati hanya untuk Pelaku Dewasa

Koruptor, misalnya, melakukan kriminal dengan motif ekonomi. Tetapi, kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena pelaku mengganggap dirinya lebih kuat dan berkuasa penuh atas korban.

“Itu hakikatnya lebih kejam daripada koruptor. Berdasarkan alasan perbuatan saja, pertimbangan hukumannya sejatinya harus sudah memberatkan,” kata Manager.

Penegak hukum masih mengandalkan keberadaan bukti fisik seperti DNA pelaku yang masih melekat di tubuh korban ataupun luka di alat kelamin maupun anggota tubuh lain.

Baca Juga:
> Kategori Penjahat Kelamin yang Bisa Dikebiri
> Presiden Jokowi Teken Perppu Kebiri dan Hukuman Mati Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

Permasalahannya, para korban kekerasan sesksual (apalagi anak) baru melapor ke aparat beberapa hari, bahkan berbulan-bulan karena mereka harus meneguhkan mental dan batin terlebih dahulu.

“Itu membuat jaksa dan hakim dalam pengambilan keputusan bersikap sangat berhati-hati dan tidak menjatuhkan hukuman maksimal,” tegas dia.

Kendala lainnya adalah faktor kultural. Dalam keyakinan kultural masyarakat Indonesia juga sering menghambat para korban dan keluarganya untuk cepat melaporkan peristiwa kekerasan seksual terhadap anak dengan alasan dipandang sebagai aib keluarga.

“Kita mendesak pemerintah untuk memperbaiki sistem pemidanaan pelaku kekerasan seksual daripada membuat peraturan baru untuk menjatuhkan pemberatan hukuman seperti kebiri kimiawi karena berpotensi merendahkan martabat manusia dan kurang etis,”  kata Manager.

Menurutnya, hal lain yang harus digalakkan adalah ketahanan keluarga Indonesia dan partisipasi masyarakat memberikan perlindungan terbaik buat anak-anak Indonesia.

Hukuman yang bersifat merendahkan martabat manusia tidak memberi jaminan penyelesaian masalah secara menyeluruh, tetapi lebih pada pemuasan dendam semata.

“Hukuman seperti itu justru berpotensi menumbuhkan dan mewariskan dendam berkelanjutan bagi pelaku ataupun orang yang merasa dipermalukan,” kata Manager.(hyt/JPG/batampos.co.id)

Respon Anda?

komentar