PLN Batam akan Cabut Subsidi Pelanggan Rumah Tangga Menengah

723
Pesona Indonesia
Pembangkit listrik. Foto: istimewa
Pembangkit listrik. Foto: istimewa

batampos.co.id – PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam tetap akan menaikkan tarif listrik Batam (TLB) khusus untuk pelanggan rumah tangga.

Ini sebagai konsekuensi atas rencana PLN Batam mencabut subsidi silang untuk pelanggan rumah tangga golongan menengah. Nantinya, TLB akan sejajar dengan tarif listrik PLN Persero.

“(Karena) harga gas dan dolar sama se-Indonesia,” kata Sekretaris Perusahaan (Sekper) PLN Batam, Agus Subekti, Kamis (26/5/2016).

Baca Juga: Biaya Beban Listrik Batam Sudah Naik, Ini Daftarnya

Agus mengatakan, tarif PLN Batam, terutama golongan rumah tangga, lebih murah ketimbang PLN Persero. Bahkan angkanya masih jauh di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP) PLN Batam.

“BPP (biaya pokok produksi) rumah tangga di Batam tak jauh beda dengan tarif yang diberlakukan (PLN) Persero Rp 1.345 per Kilo Watt Hours (kWh),” ungkap mantan Corporate Communication bright PLN Batam ini.

Namun saat ini PLN Batam masih menjual dengan harga Rp 941 per kWh untuk pelanggan rumah tangga. Artinya, PLN Batam menurut Agus harus menanggung kerugian dari pelanggan rumah tangga sebesar Rp 404 rupiah per kWh.

“Setahun lebih dari Rp 200 miliar,” katanya lagi.

Selama ini, kerugian tersebut ditutupi dengan sistem disubsidi silang dari pelanggan industri. Namun, jumlah pelanggan industri PLN Batam jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pelanggan rumah tangga. Sehingga nilai keuntungan PLN Batam masih tergolong kecil.

Agus menyebutkan, sampai bulan Maret 2016, pelanggan PLN Batam berjumlah 287.337. Dari jumlah tersebut sebanyak 191.476 merupakan pelanggan rumah tangga. Sisanya pelanggan industri.

“Memang masih ada margin (keuntungan), kalau gak ada untung (PLN Batam) sudah tutup, tapi gak bisa investasi. Kecil marginnya, mendekati break event point (BEP),” tuturnya.

Bila mengandalkan subsidi silang dari sektor industri saja, Agus khawatir keandalan PLN Batam akan terganggu. Karena itu, PLN Batam mengajukan kenaikan Tarif Listrik Batam (TLB) ke Gubernur Provinsi Kepri. Pengajuan kenaikan tarif itu kini masih dibahas di Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Kepri.

Agus membantah pihaknya telah mengajukan kenaikan tarif secara diam-diam. Yang terjadi adalah rencana pencabutan subsidi bagi pelanggan rumah tangga kalangan menengah.

“Tak ada kenaikan diam-diam, rekening pelanggan tetap sama angkanya. Namun PLN Batam telah mengusulkan pencabutan subsidi listrik. Tarif dasar listrik pasti naik, karena kita perlu penyesuaian,” kata Agus.

Sampai dengan saat ini, PLN Batam mengaku telah mensubsidi sendiri tarif listrik untuk pelanggan listrik kelas menengah yang menggunakan daya mulai dari 6 Ampere ke atas atau 1300 KwH di Batam. Dana subsidi ini dihimpun dari keuntungan PLN dari tarif listrik dunia industri dan bisnis di Batam dan juga efisiensi dalam internal PLN Batam.

Menurut Kepala Departemen Komersil Tata Niaga Penjualan Tenaga Listrik PLN Batam, Solider Sinaga, agar PLN sehat dan bisa berinvestasi, subsidi silang yang selama ini diberlakukan PLN harus dicabut. Sehingga konsekuensinya adalah kenaikan tarif untuk pelanggan rumah tangga.

Namun kenaikan tarif pelanggan rumah tangga ini hanya berlaku bagi pelanggan yang menggunakan daya 3.500 Volt Amper (VA) ke atas serta sektor sosial yang menggunakan daya di atas 1.300 VA.

“Sektor rumah tangga dan sosial di bawah itu tidak akan dinaikkan,” katanya.

Dia menegaskan, PLN tidak akan mencabut subsidi untuk pelanggan listrik rumah tangga kecil dengan penggunaan daya listrik antara 2 dan 4 Ampere. Begitu juga dengan pelanggan sosial kecil dengan daya hingga 2.200 VA.

“Subsidi ini akan dialihkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Tanjunguncang dan PLT Batubara di Rempang-Galang. Dana tersebut juga akan dipakai guna merampungkan kabel interkoneksi ke Nongsa,” katanya lagi.

Sedangkan sektor industri yang kini harga per kWh nya mencapai Rp 1.291 dipastikan takkan dinaikkan bila pengajuan kenaikan tarif rumah tangga diterima Gubernur Kepri.
“Kelompok industri dan bisnis takan ada kenaikan,” bebernya.

Kebijakan ini, kata Solider, sebagai bentuk komitmen PLN Batam mendorong kemajuan industri di Batam. “Industri imbasnya bisa multiplier effect, ekonomi bisa terus menggeliat, karyawan bisa tetap bekerja,” ungkapnya.

Terkait penentuan tarif di Provinsi dianggap menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku, Solider enggan menanggapi hal itu. “Kurang pas kalau membicarakan regulasi, ada ahlinya,” tuturnya.

Namun terkait hal tersebut, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Penentuan tarif dilakukan Gubernur,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Solider menyampaikan, biaya abodemen yang diatur Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tidak mengalami kenaikan. Meskipun angkanya bertambah, hal tersebut berdasarkan penggabungan antara tarif TLB dengan PTLB. “Bila sebelumnya dipisahkan, sekarang digabungkan,” terangnya. (hgt/leo)

Respon Anda?

komentar