Anggaran Sudah Besar, Tapi Sampah Masih Menumpuk di Perumahan

882
Pesona Indonesia
Tumpukan sampah di pinggir Jalan Trans Barelang. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
Tumpukan sampah di pinggir Jalan Trans Barelang. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menilai pengelolaan sampah masih sangat buruk. ”Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Batam harusnya memiliki standar pelayanan minimal agar permasalahan-permasalahan sampah di Batam bisa diatasi dengan baik,” kata Ketua Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono, Jumat (27/5).

Menurut Djoko, harusnya pengelolaan sampah di Batam bisa lebih baik. Pasalnya, anggaran yang dikucurkan cukup besar. Untuk tahun 2016 ini saja, kata Djoko, dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk DKP sebesar Rp 135 miliar. Dana ini dipakai untuk biaya pengangkutan, operasional, dan gaji Tenaga Harian Lepas (THL).
”Termasuk juga biaya bahan bakar, perawatan, serta suku cadang kendaraan operasional yang sangat luar biasa besarnya,” sindir Djoko.

Bukan hanya itu saja, selain mendapat subsidi, DKP juga memungut restribusi sampah dari masyarakat maupun perusahaan. ”Berarti kalau tak tuntas ada yang salah dong. Harus ada audit kinerja lagi di DKP,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Batam lainnya, Dandis Rajagukguk mengaku, permasalahan sampah yang tak kunjung habis di Batam berbanding terbalik dengan dana yang dianggarkan. ”DKP salah satu dinas yang besar dianggarkan di APBD,” ucap Dandis.

Selain dana yang besar, pengelolaan sampah di Batam juga didukung dengan jumlah tenaga harian lepas yang cukup banyak, yakni berjumlah 1.035 orang. Begitu pula dengan jumlah petugas sapu jalan yang berjumlah 200 orang. ”Seharusnya dengan anggaran yang besar ini, permasalahan sampah sudah bisa teratasi dengan baik. Tidak ada lagi alasan iuran terlambat atau sebagainya,” tegas Dandis.

Terkait masalah ini, ia menyebutkan DKP harus banyak belajar dengan Surabaya. Dimana dengan anggaran yang hampir sama, Pemerintah Kota Surabaya mampu mengatasi serta mengelola sampah mereka dengan baik dan efisien. ”Anggaran hampir sama, malahan penduduknya lebih padat. Tapi tak ada masalah,” imbuhnya.

Masalah penumpukan sampah masih menjadi persoalan serius bagi warga Batam saat ini. Sejumlah tempat penampungan sampah sementara (TPS) di kawasan perumahan masih belum bisa diatasi secara maksimal. Dari waktu ke waktu sampah terus menumpuk dan akibatnya banyak warga khususnya anak-anak yang berdiam di dekat lokasi TPS mulai terserang penyakit.

Kondisi ini umumnya terlihat di wilayah Batuaji dan Sagulung. Hampir semua perumahan dan pemukiman warga mendapat ancaman tumpukan sampah tersebut. Bahkan beberapa TPS seperti di Perumahan Marina Raya, Kaveling Nato Sagulung dan di sepanjang jalan Tanjunguncang mulai tak tertampung lagi.
Akibatnya, warga mulai nekat membuang sampah ke pinggir jalan utama yang bukan menjadi lokasi pembuangan sampah.

”TPS yang di komplek perumahan sudah tak mampu menampung lagi, makanya warga ramai-ramai buang ke pinggir jalan ini,” kata Osben, warga di Tanjunguncang.

Menanggapi itu, Kepala DKP Kota Batam, Suleman Nababan mengaku hingga saat ini pihaknya memang masih sulit mengatasi persoalan sampah. Salah satu persoalanya adalah TPS sendiri yang belum memadai, sehingga sampah memang banyak ditemukan di pinggir jalan protokol di Batam. ”Kendalanya sulit menempatkan TPS karena tidak ada lahan penempatannya. Tentu berimbas kepada banyak warga yang membuang sembarangan,” kata Suleman di Batuaji, Selasa (24/5) lalu.

Namun demikian, kata Suleman pihaknya akan berupaya keras untuk membereskan masalah sampah tersebut. ”Kalau dari perumahan ke TPS tanggung jawab petugas dari kecamatan dan untuk angkut dari TPS ke TPA itu DKP langsung,” sebutnya. (eja/rng/cr15)

Respon Anda?

komentar