Kurang Sosialisasi, Perda Cagar Budaya Tidak Dipahami Masyarakat

1840
Pesona Indonesia
Proses restorasi dan digitalisasi naskah, manuskrip dan Al Quran di Museum Linggam Cahaya. foto:hasbi/batampos
Proses restorasi dan digitalisasi naskah, manuskrip dan Al Quran di Museum Linggam Cahaya. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Pemerintah daerah masih separuh hati menetapkan 106 benda cagar budaya (BCB) di Kabupaten Lingga. Meski hal tersebut telah di SK kan oleh Bupati Tahun 2012 lalu, namun publikasi dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Lingga masing sangat kurang.

Akibatnya, sebagian besar warga tidak mengetahui manfaat BCB ataupun apa saja peninggalan bersejarah yang kini menjadi aset daerah untuk dilindungi bersama.

Beberapa waktu lalu, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batu Sangkar, bersama dengan Pemkab Lingga menggelar dialog interaktif dengan tema sinergitas publikasi BCB, begitu menarik perhatian masyarakat di Bunda Tanah Melayu. Terlebih lagi, kegiatan yang berlangsung di Balai Agung Junjungan Negri, Daik Lingga tersebut disiarkan secara langsung melalui media radio lokal Bunda Tanah Melayu (RBTM). Warga dapat mendengar langsung isi dialog.

“Kita sangat mengapresiasi kegiatan BPCB dan Pemkab Lingga baru-baru ini. Sangat baik, dan sangat perlu jika harus boleh rutin sebagai informasi dan sosialisai untuk disebarluaskan,” ungkap Fadli salah seorang penggiat budaya dan penerjemah manuskrip kesultanan Lingga di Daik.

Kegiatan dimasa 100 hari kerja Bupati Alias Wello dan Wakil Bupati Lingga M Nizar sangat diapresiasinya, sebab daerahlah, kata Fadli, yang harus serius mendukung lewat kebijakan-kebijakan. Jika punca di pemerintah lesu, keberadaan BCB tidak akan pernah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat apalagi menghidupkan perekonomian dari 106 BCB yang ada.

“Kalau boleh jujur, berbicara Cagar Budaya Pemkab Lingga semakin tahun makin mundur saja. Seakan belum ada langkah serius tentang pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan dengan mengupayakan segala kemampuan yang ada,” timpal Fadli.

Bukan hanya disisi publikasidan sosialisasi, namun pemanfaatan, pelestarian dan pengelolaan, terang Fadli, dapat dilihat langsung dari kondisi situs yang ada di Daik yang tidak terurus. Sedikitnya, ada 53 BCB Lingga yang berada di pusat ibukota dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Akses yang ada menuju lokasi situs, belum memadai. Jalanan masuk menuju objek masih semak. Berlumpur. Tidak pernah dilakukan penataan dan pembenahan fasilitas menuju zona inti BCB.

“Di Bilik 44 misalnya, jalan tanah menuju lokasi saat hujan terendam. Di Istana Robat yang tepat berada di depan kantor DPRD Lingga, dulu jalan tanah terbuka luas hingga 4 Meter, sekarang hanya tinggal jalan Pelanduk yang tidak bisa dilewati. Benteng Cening jalan tidak dibenahi ke situs. Benteng Kuala yang tidak ada pelabuhan,” papar Fadli menjelaskan kondisi BCB Lingga yang tidak terawat.

Untuk berbicara lebih jauh soal publikasi, perlulah dilakukan penyiapan akses dan kemudahan situs untuk dicapai. Beberapa kali membawa tamu dari Malaysia dan Singapura yang datang, kata Fadli, persoalan akses selalu menjadi kendala di lapangan.

“Parahnya lagi, masyarakat luas se Kabupaten Lingga inipun belum pernah disosialisasikan perda BCB yang dibuat pemerintah. Untuk membangun kesadaran, tahap awal sosialisasi dulu. Akses perlulah dibenahi. Begitu juga perhatian pemerintah menanggarkan restorasi nakah kuno, pusat informasi dan plang nama di seluruh kawasan BCB. Sampai hari ini, lihatlah sendiri, Lingga masih jauh dari itu semua,” paparnya.

Untuk itu, lewat kegian BPCB dan Pemkab Lingga yang menjalin sinergitas publikasi BCB, sebagai putra asli daerah Fadli berharap dibawah pemerintah Awe-Nizar, barang-barang kebudayaan BTM mendapat perhatian serius. Membangun akses, memberikan sosialisasi dan memudahkan ruang gerak pengkajian naskah maupun restorasi agar pemanfaatannya nanti benar-benar dirasakan masyarakat.(mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar