Rekomendasi DPRD Belum Tercatat dengan Baik, Indeks Demokrasi Rendah

673
Pesona Indonesia
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah. foto:rpg
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah. foto:rpg

batampos.co.id – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Iskandarsyah mengatakan, tiap-tiap butir rekomendasi yang disampaikan DPRD Kepri mesti tercatat dan terdokumentasi dengan baik sekaligus jadi dokumen resmi.

“Karena saya baru tahu, rupanya rekomendasi-rekomendasi DPRD ini jadi indikator angka indeks demokrasi,” ungkap Iskandarsyah, kemarin.

Selama tahun 2015 kemarin, DPRD Kepri tercatat hanya menerbitkan enam rekomendasi. Padahal, kata Iskandarsyah, ada banyak rekomendasi yang telah dikeluarkan DPRD Kepri melalui sidang paripurna maupun pembahasan-pembahasan di tingkat komisi dan fraksi. Namun, lantaran tidak tercatat dan terdokumentasi sebagai surat resmi, maka hanya enam rekomendasi saja yang dicatat dan dijadikan indikator penentu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepri tahun 2015.

“Nanti akan saya sampaikan ke sekwan dan mengingatkan pada ketua DPRD juga agar hal ini diperhatikan. Karena yang rugi kita sendiri lantaran indeks demokrasinya bisa rendah,” kata politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ini.

Awal kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri bersama Bappenas, Menkumham dan berbagai perwakilan unsur masyarakat sipil, TNI dan Polri telah melakukan Focus Group Discussion (FGD). Dari kegiatan FGD tahunan ini akan menentukan IDI Kepri di tahun 2015. FGD membahas berbagai peristiwa hukum, sosial dan politik di Kepulauan Riau yang dikumpulkan oleh BPS lewat dokumen dan publikasi terbitan harian Batam Pos.

Heri Suyandi, perwakilan dari BPS RI mengatakan, IDI ini merupakan gambaran seberapa matang demokrasi di sebuah daerah. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya, terutama pemerintah daerah sebagai salah satu aktornya.

“Penurunan IDI di Provinsi Kepri dari 73,61 ke 68,39 menunjukkan perilaku demokrasi masyarakat Kepri yang belum begitu matang,” ungkap Heri.

Karena itu, sambungnya, hal ini perlu sama-sama diperhatikan, karena IDI tidak hanya domain pemerintah tapi masyarakat juga diminta berpartisipasi. IDI dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Nasional dan tahun ini diharuskan mencapai angka 75,00.

Heri menjelaskan, ada 28 indikator yang menjadi pengukur IDI di suatu daerah. Indikator-indikator ini didapar dari pengumpulan data-data peristiwa dalam dinamika berdemokrasi sepanjang tahun. Sumber data utama IDI adalah tinjauan surat kabar dan dokumen yang akan menjadi rujukan awal berupa data kuantitatif. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar