DPD Dorong Pembangunan Infrastruktur di Daerah

471
Pesona Indonesia
Djasarmen Purba anggota DPD RI asal Kepri saat bertemu dengan Bupati Karimun H Aunur Rafiq dirumah dinas Bupati Karimun.foto:tri haryono/batampos
Djasarmen Purba anggota DPD RI asal Kepri saat bertemu dengan Bupati Karimun H Aunur Rafiq di rumah dinas Bupati Karimun.foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Dapil Kepri, Djasarmen Purba, Sabtu (28/5) lalu bertemu dengan Bupati Karimun H Aunur Rafiq di rumah dinas Bupati Karimun. Sebagai tindaklanjut pertemuan sebelumnya antara kepala daerah se Provinsi Kepri beberapa waktu lalu. Untuk menginventalisir permasalahan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Kepri, salah satunya tentang kelistrikan yang tidak kunjung tuntas.

”Jadi saya sudah bincang-bincang bersama pak Bupati, kita (DPD-red) ingin mendorong kondisi-kondisi yang belum terselesaikan di Kabupaten Karimun ini. Seperti tentang kelistrikan, pembangunan infrastruktur yang belum tuntas dan paling penting status FTZ di Kabupaten Karimun yang harus dimaksimalkan,” jelas Jasarmen Purba saat memberikan keterangan pers.

Dengan mendapatkan informasi secara detail langsung dari Bupati, lanjutnya maka pihaknya akan mendorong kepada Pemerintah Pusat agar segera dicarikan jalan keluarnya. Sehingga, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Karimun, H Aunur Rafiq dapat membawa bumi berazam ini lebih baik lagi. Di saat pemerintah pusat mendukung berbagai permasalahan yang ada di daerah.

”Pokoknya, kita dorong percepatan pembangunan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepri ini. Apalagi di Kabupaten Karimun, sangat potensi sebagai daerah investasi. Sebab, di Batam sendiri sudah habis lokasinya,” katanya.

Sementara Bupati Karimun, H Aunur Rafiq sangat berharap kepada anggota DPD RI supaya membantu meyakinkan kepada Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur di kabupaten Karimun. Selain itu bagaimana status FTZ di kabupaten Karimun ini, namanya casingnya cantik tapi fungsinya belum maksimal. Salah satunya, belum dibukanya kran inpor sembako katanya wilayah FTZ.

”Nah, saya titip Pak Jasarmen Purba tolong perjuangan berbagai kendala yang ada di daerah kami ini. Kemudian tentang kewenangan energi, yang saat ini ada di provinsi,” harapnya.

Salah satunya krisis listrik, mengingat pihak PLN belum memiliki listrik sendiri. Sehingga, PLN saat menyewa mesin maka tidak maksimal dalam mensuplay daya listrik ke konsumen. Dengan demikian terjadi pemadaman secara bergiliran, ditambah PLTU Tanjungsebatak tidak maksimal beroperasinya yang menghasilkan daya 2×7 Megawatt hanya bisa menghasilkan 2×5 Megawatt saja itupun tidak maksimal.

Maka dari pihak PLN saat ini, hanya melakukan penggantian sewa mesin yang habis kontraknya saja. Yang sebenarnya, kapasitas daya tidak ada penambahan. Namun, menjelang bulan suci Ramadan nanti pihak PLN telah berjanji tidak ada pemadaman secara bergiliran.

”Insya Allah, pihak PLN sudah berjanji tidak ada pemadaman lagi. Kedepan, saya berharap pihak PLN ini tidak melakukan monopoli tentang kelistrikan. Silahkan berikan kepada swasta, kemudian PLN membeli daya listrik untuk disalurkan ke konsumen masyarakat,” harapnya. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar