Peningkatan Kelas Polres Tanjungpinang Menunggu Kajian di Polri

1426
Pesona Indonesia
Polres Tanjungpinang. foto:dok
Polres Tanjungpinang. foto:dok

batampos.co.id – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Sukhri Fakhrial mengungkapkan, kepastian peningkatkan kelas Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang menjadi Kepolisian Resor Kota Besar sudah di tahap akhir. “Sekarang ini tinggal menunggu koordinasi akhir. Tim sudah buat pengajuan usulan untuk kajian di tingkat Polri,” ujarnya, kemarin.

Besar harapan Sukhri, usulan itu bisa rampung sebelum bulan Mei ini berakhir. Sepaling-paling tidaknya sudah mendapatkan kepastian. Namun, bila juga tidak, Komisi I DPRD Kepri bakal siap mempertanyakan kembali alasan belum adanya persetujuan mengenai peningkatan kelas Polres Tanjungpinang. “Karena saya rasa semuanya sudah lengkap. Tinggal menunggu Kapolri saja,” ungkap Sukhri.

Ide peningkatan kelas ini, sambung Sukhri, juga demi meningkatkan kondusivitas Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi. Karena itu, dasar-dasar untuk pengajuan ini juga sedang dirancang untuk disampaikan langsung ke Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

“Kalau nanti statusnya meningkat, pasti fasilitas dan SDM-nya juga. Ini yang kami harapkan. Bagaimana pun Tanjungpinang ini kan ibu kota provinsi, sudah semestinya mendapatkan keistimewaan,” kata Sukhri.

Belum lagi menimbang letak geografis Kepri yang terdiri dari pulau-pulau. Sehingga menurutnya, menimbulkan potensi persoalan keamanan. Peningkatan kewaspadaan tersebut meliputi keamanan dari terorisme, narkoba, trafficking, dan segala macam potensi kejahatan lainnya.

“Lebih apik kita antisipasi sekarang. Apalagi Pak Jokowi juga sudah memaparkan Kepri termasuk salah satu pintu masuk narkoba,” lanjutnya.

Maka itu, sambung Sukhri, diperlukan peningkatan sarana prasarana termasuk satu diantaranya penambahan jumlah personil kepolisian. Terlebih dikarenakan Pulau Bintan terdiri dari dua kabupaten/kota, sehingga jumlah penduduknya terbilang ramai.

Terkait persyaratan peningkatan status ini, Sukhri memaparkan syaratnya cukup mudah. Adanya ajuan dari tokoh masyarakat atau lembaga perwakilan masyarakat di daerah tersebutm sudah dapat menjadi bahan pertimbangan peningkatan status tersebut.

Terpisah, Kapolda Kepri, Brigjen Sam Budigusdian saat dijumpai di DPRD Kepri belum lama ini, menyampaiakan peningkatan status ini masih dalam proses administrasi. “Kami juga masih menunggu dari DPRD,” ucapnya singkat. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar