Calon Pengawas BUMD Karimun Uji Psikologi

1457
Pesona Indonesia
Arnadi.
Arnadi.

batampos.co.id – Panitia seleksi (Pansel) pengawas badan usaha milik daerah (BUMD) mulai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap enam orang yang lolos seleksi administrasi beberapa waktu lalu. Salah satu tahapan yang dilakukan kemarin (30/5) adalah ujian psikologi.

”Semua calon pengawas untuk BUMD yang berjumlah 6 orang terdiri dari 4 orang calon untuk pengawas Persuda dan 2 calon pengawas PDAM Tirta Karimun telah melakukan pendaftaran ulang dan pada saat kita melakukan pemeriksaan berkas yang asli semuanya memenuhi ketentuan. Dan, pagi ini (kemarin) pengujian tahap pertama telah dilakukan terhadap 6 orang calon pengawas untuk mengikuti ujian psikologi,” ujar Asisten II Setda Kabupaten Karimun, Arnadi, Senin (30/5).

Ujian psikologi ini, katanya, dilakukan oleh konsultan psikologi yang sudah berpengalaman. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap calon pengawas. Karena, tugas sebagai pengawas di dalam BUMD tidak sekedar mengawasi. Namun, bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga direksi dan manajemen BUMD bisa bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran dan tujuan.

”Untuk ujian psikologi ini berlaku untuk semua calon dan serentak dilaksanakan. Setelah itu, Pansel baru akan membagi waktu ujian untuk masing-masing kategori BUMD. Karena, yang akan diawasi juga berbeda, sehingga uji kepatuan dan kelayakan selanjutnya dilaksanakan terpisah,” jelas Arnadi.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Karimun, Dedy Hardiman, secara terpisah yang ditanya tentang adannya satu orang calon pengawas BUMD yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) menyebutkan, pihaknya sudah melakukan kros cek dan hal ini tidak ada masalah. ”Artinya, di dalam persyataran sudah dicek tidak ada larangan. Kemudian, jika disesuaikan dengan ketentuan lain juga tidak ada masalah,” paparnya.

Seandainya ASN tadi terpilih sebagai pengawas BUMD, lanjutnya, maka dia bisa bertindak sebagai perwakilan dari pemerintah daerah. Kemudian, statusnya sebagai ASN/PNS tetap berlaku. Hanya saja, untuk penerimaan upah, hanya menerima upah pokok sebagai PNS, sedangkan untuk tunjangan tidak dapat, karena sudah bertugas sebagai pengawas. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar