Cegah Kebocoran Anggaran Negara, Personel ULP Dapat Kuliah Khusus

526
Pesona Indonesia
Penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepri, Sardison. foto;dok
Penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepri, Sardison. foto;dok

batampos.co.id – Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Pemprov Kepri dan Kabupaten/Kota memegang peran penting dalam menentukan suksesnya rencana pembangunan daerah. Atas dasar itu, Pemprov Kepri memberikan “kuliah khusus” bagi pelaku ULP yang ada di Provinsi Kepri maupun Kabupaten/Kota di Aula Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (30/5).

“Tidak bisa dipungkiri, ULP memegang tanggungjawab besar, terkait tercapainya rencana pembangunan daerah,” ujar Penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepri, Sardison.

Dalam rapat kerja tersebut, Sardison memberikan materi khusus kepada 300 personel ULP yang ada di Pemprov Kepri dan Kabupaten/Kota di Kepri. Dijelaskannya, ULP sebagai mana disebutkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah unit organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di satuan kerja perangkat daerah yang bersifat permanen.

“Fungsi utamanya yakni pelaksanaan pengadaan artinya unit inilah yang melaksanakan proses pengadaan mulai dari menyusun rencana pemilihan sampai tahap evaluasi administrasi. Pengadaan barang jasa harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Sehingga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan,” jelasnya.

Dijelaskannya, personel-personel yang bergelut di ULP merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kemampuan khusus dalam hal pengadaan barang dan jasa. Apalagi pekerjaan yang ditangani penuh resiko. Karena kegagalan pelaksanaan pembangunan, bisa saja disebabkan karena adanya kesalahan pada proses pengadaan barang dan jasa.

“Karena memiliki tugas berat, tentu harus dibekali dengan pengetahua-pengetahun khusus tentang pengadaan barang dan jasa. Kedepan juga akan terus dipertajam dengan pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi perseonel ULP,” jelasnya lagi.

Ditegaskannya, para pengelola pengadaan barang/jasa saat ini dituntut untuk terus berbenah, lebih profesional, memahami tugas dan fungsi dasar sebagai pengelola pengadaan dan tentu yang paling penting adalah mampu menyerap pesan penting yang tertuang dalam berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Mengingat didalam Pengadaan barang dan jasa potensi kerugian dan kebocoran keuangan negara sangat besar dalam proses pengadaan. Potensi kerugian dan kebocoran tersebut diakibatkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan e-Procurement Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Aiyub, selaku Ketua panitia pelaksana kegiatan dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan rapat kerja ini diselenggarakan dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumberdaya aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa.

“Output yang kita harapkan adalah terciptanya aparatur yang profesional dan terhindar dari tindak pidana korupsi. Sehingga perlu diadakan rapat kerja terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya.

Pada rapat kerja tersebut, panitia mengundang beberapa pembicara profesional terkait pengadaan barang dan jasa. Seperti . Dharma Nursani,Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP), dan Sony Sumarsono (Konsultan utusan Millenium Challenge Account (MCA) – Indonesia sebagai project manager pengembangan organisasi ULP).(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar