Gubernur : Perda RTRW Harus Selesai Tahun Ini

735
Pesona Indonesia
Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun. Foto: Natalia Fatimah Laurens/JPNN.com
Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun. Foto: Natalia Fatimah Laurens/JPNN.com

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun berharap Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepri bisa digesa penyelesaiannya pada tahun 2016 ini. Pasalnya menyangkut arah pembangunan yang akan dilakukan Pemprov Kepri kedepan.

“Keberadaan Perda RTRW ini sangat penting bagi menentukan arah pembangunan kawasan Provinsi Kepri. Untuk itu pengesahan dan penyelesaian pembahasan RTRW ini diharapkan dapat rampung pada tahun ini,” ujar Nurdin menjawab pertanyaan wartawan usai rapat paripurna penyampaian Ranperda RTRW di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (30/5).

Menurut mantan Bupati Karmun tersebut, RTRW Provinsi Kepri ini sendiri sedianya sudah dilakukan pembahasan sejak dari tahun 2006 lalu. Akan tetapi, dikarenakan keluarnya Surat Keputusan (SK) dari Menteri Kehutanan terkait perizinan kawasan hutan lindung, maka pembahasan jadi terhenti karena takut ada item yang bertentangan dengan Kepmen tersebut.

“Faktor-faktor inilah yang mengganjal pembahasan Perda RTRW di Kepri. Dengan telah diserahkannya Ranperda ini, tentu kita berharap banyak. Karena menyangkut rencana pembangunan kita ke depan,” jelas Nurdin.

Ditambahkannya, selain persoalan perizinan dan SK Menteri Kehutanan, juga ada kendala lain yang menyebabkan perda RTRW tak kunjung rampung. Yakni persoalan perubahan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN), beberapa kali RTRW Provinsi Kepri ini harus direvisi agar matching dengan rencana tata ruang nasional.

“RTRW Provinsi Kepri ini sangat penting sebagai acuan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RTRW di tingkat kabupaten/kota,” tutup Nurdin.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa pihaknya bersama anggota DPRD Kepri mendorong terselesaikannya perda RTRW tersebut tahun ini. hal ini mengingat banyak dampak pembangunan yang ditimbulkan dengan penetapan RTRW tersebut.

“Kita di DPRD akan mendorong agar Perda RTRW ini selesai tahun ini. Namun demikian, kita juga harus berhati-hati, agar tidak sala langkah dan melanggar aturan hukum yang seharusnya dipatuhi,” ujar Jumaga.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar