Ketua BPK Harry Azhar Aziz. Foto: Ricardo/JPNN.Com
Ketua BPK Harry Azhar Aziz.
Foto: Ricardo/JPNN.Com

batampos.co.id – Laporan keuangan daerah Pemkab Lingga tahun anggaran 2015 untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lamban di antara tujuh kabupaten/kota se-Kepri. Akibatnya, Lingga juga akan terlambat menerima hasil audit dari BPK.

“Tanggal 22 April 2016 baru menyerahkan laporan. Padahal deadline-nya akhir Maret,” kata Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis, saat ditemui di Batam, Senin (30/5).

Selain Lingga, Pemkab Natuna dan Pemko Batam juga terlambat dalam menyerahkan laporan keungan tahun anggaran 2015. “Batam sekitar 7 April 2016 baru menyerahkan laporan,” kata Harry.

Sementara daerah lainnya, seperti Pemko Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Anambas masing-masing menyerahkan laporan keuangan ke BPK pada 31 Maret 2016. Kemudian Pemprov Kepri juga menyerahkan laporan keuangan di hari terakhir batas pelaporan tersebut.

Harry menjelaskan, sesuai amanat undang-undang, laporan keuangan daerah disampaikan paling lambat tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran. “Jadi, misalnya, untuk tahun anggaran 2015, laporannya harus sudah diserahkan ke BPK paling lambat pada akhir Maret 2016,” terangnya.

Sayangnya, lanjut Harry, dalam undang-undang tersebut tidak diatur sanksi bagi daerah yang terlambat menyampaikan laporan. Namun sebenarnya, BPK bisa saja langsung menolak laporan yang terlambat diserahkan itu.

“Jadi kami tidak perlu memeriksanya. Sehingga opini BPK disclaimer,” kata Harry.

Sementara Ketua BPK Perwakilan Kepri, Isman Rudi, mengatakan pihaknya akan menyerahkan hasil audit keuangan pemko/pemkab se-Kepri pada Senin (6/6) pekan depan, kecuali untuk Pemkab Lingga.

“Saat ini masih proses pemeriksaan laporan keuangan Lingga,” katan Rudi saat mendampingi Harry, kemarin.

Rudi mengatakan, BPK memiliki waktu dua bulan untuk memeriksa laporan keuangan Pemkab Lingga sejak diserahkan ke BPK pada 22 April lalu. Pemeriksaan meliputi kroscek ke lapangan, terutama terkait penyaluran bantuan pemerintah daerah yang didanai APBD.

Selain lamban dalam menyampaikan laporan keuangan, Lingga juga dikenal selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDB) dalam laporan keuangannya. “Kalau tak salah sudah delapan kali berturut-turut mendapat opini WDP,” katanya. (cr13/bpos)

Respon Anda?

komentar