Pemprov Kepri Kembali Raih Opini WTP

408
Pesona Indonesia
Ketua BPK RI Harry Azhar Azis menyerahkan predikat WTP kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kepri, Senin (30/5). foto:humas pemprov
Ketua BPK RI Harry Azhar Azis menyerahkan predikat WTP kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kepri, Senin (30/5). foto:humas pemprov

batampos.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan daerah Pemprov Kepri tahun anggaran 2015. Hasil audit itu diserahkan BPK dalam rapat paripurna di DPRD Kepri, Senin (30/5).

“Ini opini WTP yang keenam yang diraih Pemprov Kepri,” kata Ketua BPK Pusat, Harry Azhar Azis saat ditemui di Batam, kemarin (30/5).

Meski mendapat opini WTP, BPK memberikan catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kepri. Rekomendasi pertama, sebut Harry, terkait manajemen kas daerah. BPK menilai, ada ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran atau belanja daerah.

“Pengeluaran terlalu besar dan tidak memperhatikan sisi penerimaan,” kata Harry.

Pria kelahiran Tanjungpinang ini melanjutkan, rekomendasi kedua terkait dengan dana bagi hasil (DBH) di Pemprov Kepri yang hingga saat ini belum dibagikan kepada kabupaten/kota di Kepri. Untuk itu dia meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, segera menyalurkan DBH tersebut ke daerah.

Jika pembagian DBH itu belum tertuang dalam APBD murni Kepri 2016, Harry berharap akan dibahas dan dimasukkan dalam APBD perubahan 2016. “Harapan kami tahun ini harus beres,” katanya.

Harry menyebut, DBH tersebut terutama DBH dari pajak daerah. Seperti pajak kenadaran bermotor (PKB), pajak rokok, dan pajak air permukaan. Jumlahnya cukup besar, yakni sekitar Rp 700 miliar.

Harry juga mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa kepala daerah di Kepri terkait DBH ini. Salah satunya dengan Wali Kota Batam, Rudi. Menurut Rudi, kata Harry, ada sekitar Rp 300 miliar DBH di Pemprov Kepri yang hingga saat ini belum diserahkan ke Pemko Batam.

“Saya sampaikan, wali kota bisa memintanya. Dan DPRD seharusnya juga ikut memperjuangkannya,” kata Harry lagi.

Sementara rekomendasi ketiga adalah terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). BPK meminta Pemprov Kepri membuat aturan atau petunjuk teknis terkait penyaluran dana BOS ke kabupaten/kota. Bentuknya bisa berupa Peraturan Gubernur (Pergub).

Petunjuk teknis ini, kata Harry lebih ditujukan untuk transparansi penyaluran dana BOS. Karena setiap kepala daerah (wali kota/bupati) berhak dan harus mengetahui berapa saja dana BOS yang diterima sekolah di daerah masing-masing.

Meski menyoroti tiga persoalan itu, Harry mengatakan BPK tetap memberikan opini WTP kepada Pemprov Kepri. Sebab, kata dia, semua permasalahan ini diakui oleh Pemprov Kepri.

“Syukur diakui. Sehingga ini tidak menjadi temuan, hanya catatan tanggungjawab yang harus diselesaikan,” katanya.

Namun mantan anggota DPR ini mewanti-wanti supaya kasus serupa tidak terjadi di tahun mendatang. “Kalau masih diulangi, bisa menjadi temuan dan bisa mempengaruhi opini BPK,” katanya lagi. (she/bpos)

Respon Anda?

komentar