Pengurus Golkar yang Pernah Terjerat Kasus Hukum

491
Pesona Indonesia
Ketum DPP Partai Golkar dan Sekjen Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (30/5/2016). Foto: Ricardo/JPNN.com
Ketum DPP Partai Golkar dan Sekjen Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (30/5/2016). Foto: Ricardo/JPNN.com

batampos.co.id – Tenggat waktu yang dijanjikan formatur dalam penentuan kepengurusan DPP Partai Golkar masa bakti 2016-2019 akhirnya ditepati.

Kepengurusan baru beringin era Setya Novanto kemarin diumumkan. Sebanyak 247 nama kader Partai Golkar masuk dalam pengurus harian.

Selain itu, daftar kepengurusan dewan pembina, dewan kehormatan dan dewan pakar Partai Golkar juga diumumkan.

Pengumuman daftar kepengurusan DPP Partai Golkar terbaru kemarin berlangsung di kantor DPP partai berlambang beringin itu. Novanto selaku ketua formatur menyatakan lega, karena penyusunan kepengurusan dapat diselesaikan dengan baik.

”Walaupun prosesnya kadang dinamis, kadang menegangkan, akhirnya tercapai titik temu,” kata Novanto dalam sambutannya.

Novanto menyebut, penyusunan kepengurusan sejatinya sudah diselesaikan akhir pekan lalu. Namun, pada detik-detik akhir jelang kepengurusan, ternyata masih diperlukan tambahan, yakni jumlah keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai, sesuai amanat Undang Undang Partai Politik.

”Detik-detik terakhir dihitung kembali, ternyata kurang dua, akhirnya ditambah lagi. Syukur alhamdulillah, Partai Golkar punya stok banyak,” ujar pria yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu.

Novanto mengingatkan, waktu kepengurusan Partai Golkar saat ini terbilang pendek, karena hanya melanjutkan periode kepemimpinan mantan ketum Aburizal Bakrie hingga 2019. Padahal, agenda-agenda politik sudah menanti, seperti pilkada serentak 2017, pilkada serentak 2018, dan pemilu legislatif dan presiden serentak pada 2019. Novanto menilai diperlukan percepatan dalam upaya-upaya konsolidasi dan kaderisasi.

”Sehingga saya namakan kepengurusan ini adalah kepengurusan akselerasi kerja,” kata pria yang tengah tersangkut kasus rekaman permintaan saham PT Freeport itu.

Dalam daftar kepengurusan yang disampaikan oleh anggota formatur yang juga Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, beberapa nama pernah bermasalah dengan hukum yang sempat bocor dalam daftar yang masih tentatif pekan lalu, ternyata betul-betul masuk dalam struktur pengurus harian DPP Partai Golkar.

Sebelum mengumumkan nama-nama yang masuk di struktur kepengurusan, Nurdin menyebut bahwa sebagai ketua umum dan ketua formatur, penentuan nama dalam pengurus Golkar sebagian merupakan hak Novanto.

”Ketua umum memiliki hak prerogatif dalam penentuan kepengurusan,” ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.

Beberapa nama yang memiliki catatan bermasalah di antaranya:

  1. Fahd El Fouz Arafiq, yang menjabat Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar. Fahd pernah menjadi terpidana dalam kasus suap Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) dan kasus pengadaan Alquran di Kementerian Agama.
  2. Sigit Haryo Wibisono yang menjabat Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jawa Timur.
  3. Kahar Muzakir. Ketua tim sukses pemenangan Novanto ini pernah dipanggil KPK dalam kasus suap revisi peraturan daerah dalam pembangunan venue PON XVI di Riau. Kahar menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Kepartaian. Jabatan ketua koordinator mirip dengan jabatan menteri koordinator dalam kabinet menteri, dimana dia memimpin para ketua bidang DPP Partai Golkar.
  4. Ahmad Hidayat Mus. Mantan Bupati Sula, Maluku Utara ini menjabat sebagai Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ahmad pernah berkasus dalam dugaan korupsi pembangunan masjid raya saat masih menjabat sebagai bupati.
  5. Reza Herwindo yang ditempatkan sebagai wakil bendahara umum DPP Partai Golkar. Reza adalah anak kedua Novanto, yang pernah memiliki catatan kasus dugaan penganiayaan di diskotik Blowfish pada tahun 2010.Fahd saat ditemui usai pengumuman pengurus menyatakan bahwa jabatan yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab untuk membangkitkan kepemudaan Golkar. Dirinya tidak mau menangapi lebih jauh posisi dirinya sebagai mantan terpidana kasus korupsi. “Sudah selesai masalah saya, apalagi masalah saya,” kata Fahd.

    Pembelaan juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham. Menurut dia, masuknya nama-nama yang bermasalah ini merupakan keputusan tim formatur. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah memutuskan bahwa siapapun yang telah menjalani hukuman dari proses hukum yang ada, itu secara serta merta bisa mengikuti proses politik, termasuk Pilkada, Pileg, Pilpres dan posisi lainya.

    “Tidak ada masalah bagi teman-teman yang sudah menjalani hukuman yang sudah lewat. Dengan keputusan MK maka itu bisa berjalan,” kata Idrus. (bay/byu/jpgrup)

Respon Anda?

komentar