Singapura Sahkan UU Polusi Asap, Perbolehkan Orang Indonesia Ditangkap

855
Pesona Indonesia
Singapura saat berselimut asap kiriman pada 2015 lalu. Foto: AFP
Singapura saat berselimut asap kiriman pada 2015 lalu. Foto: AFP

batampos.co.id – Meski dikecam pemerintah Indonesia, Singapura tetap mengesahkan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas (UU PALB) yang dinamai Singapore Transboundary Haze Pollution Act No 24/2014 (STHPA). Pengesahan ini bisa memicu hubungan tidak harmonis dengan Indonesia.

Guru Besar Hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, mengatakan Undang-undang polusi asap Singapura ini patut dipermasalahkan oleh Indonesia karena menentang perjanjian di Piagam ASEAN.

Hikmahanto membandingkan undang-undang polusi asap Singapura dengan undang-undang polusi asap Amerika Serikat (AS).

Pada Pasal 4 undang-undang polusi asap Singapura tertulis bahwa sanksi bisa dikenakan oleh siapa pun yang menyebabkan polusi asap ke Singapura, meskipun letaknya di luar Singapura.

“Lain dengan undang-undang polusi asap AS. Mereka hanya memberikan sanksi kepada pelaku yang merupakan warga negara AS maupun perusahaan yang didirikan dan milik AS. Undang-undang tersebut tidak akan menjerat siapa pun yang tidak berbau AS,” tutur Hikmahanto.

Hikmahanto setuju jika masalah kebakaran hutan ini harus diselesaikan dan Indonesia punya tanggung jawab untuk itu. Tetapi, jika Singapura arogan dan melakukan tindakan (menindas) ini, itu akan kontra produktif.

“Ini yang menurut saya, pantas untuk pemerintah Indonesia melakukan protes keras dan marah,” kata Hikmahanto.

Hikmahanto mengatakan meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan protes keras atas tindakan Singapura tersebut, The National Environment Agency (NEA) masih terus melakukan proses peradilan.

”Dari pihak kedutaan kita di Singapura sudah bertemu menteri lingkungan hidup Singapura. Ini sudah dilakukan, tapi, masih terus dilakukan proses ke pengadilan seolah-olah Singapura dan NEA tidak mau menjaga hubungan baik dengan Indonesia,” kata dia.

Pemerintah Singapura mulai menerapkan Singapore Transboundary Haze Pollution Act No 24/2014 dan otoritas Singapura memberikan surat peringatan kepada enam perusahaan Indonesia.

Bahkan, salah satu direksi dari perusahaan yang diberikan surat peringatan itu diganjar surat perintah penangkapan dari pengadilan Singapura, dan telah mengeluarkan perintah kepada NEA menangkap yang bersangkutan guna menjalani proses hukum.

Pengadilan Singapura memberikan perintah kepada NEA untuk menangkap seorang warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana atas UU PALB alias STHPA.

Juwana menjelaskan, dari situasi itu, ada tiga hal yang menjadi catatan, yakni ada permasalahan politik dalam negeri Singapura karena berani bertindak seolah-olah negara besar yang menindas negara kecil. Pemerintah Singapura frustasi sehingga berani melanggar kedaulatan negara lain.

”Masalah asap merupakan masalah bersama, sehingga tindakan Singapura itu bisa kontra produktif,” kata dia.

Sementara itu dalam kesempatan serupa, anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mengakui pemerintah Singapura dalam hal ini sudah keterlaluan dan menunjukkan puncak kekesalan terkait masalah polusi asap tersebut.

Seharusnya, sikap Singapura yang juga anggota ASEAN itu tidak boleh arogan.

”Singapura tidak boleh arogan, dan harus mengutamakan hubungan bilateral yang lebih santun dan tidak berlebihan. Hubungan kedua negara harus terjalin saling menghargai dan tidak mengutamakan kekuatan,” kata Tubagus.

Seperti diketahui, pada tahun 2015 sejumlah wilayah di Indonesia dilanda bencana kebakaran hutan dan menyebabkan asap ke berbagai wilayah termasuk ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah hukum terhadap orang dan perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, juga telah mencabut izin operasi sejumlah perusahaan dan memberikan sanksi kepada lebih dari 20 perusahaan.

Selain itu juga telah mengeluarkan undang-undang terkait dengan kebakaran lahan dan hutan itu serta membentuk lembaga baru seperti Badan Restorasi Gambut. (antara/nur)

Respon Anda?

komentar