Hakim Batalkan Izin Reklamasi Pulau G, Ahok: Saya Tak Bisa Hentikan Reklamasi

454
Pesona Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Foto: dokumen JPNN.Com
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama.
Foto: dokumen JPNN.Com

batampos.co.id – Gugatan koalisi warga terhadap SK Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tentang izin reklamasi Pulau G untuk PT Muara Wisesa Samudra dikabulkan oleh PTUN DKI. PTUN meminta gubernur mencabut SK Nomor 2238 Tahun 2014.

Namun, putusan itu tak membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melunak. Ia ngotot melanjutkan reklamasi di Pulau G.

Ahok beralasan tidak mau kena getah gara-gara perbuatan sendiri. “Saya tidak bisa menghentikan reklamasi,” ujar dia.

Dia mengatakan, selama ini tidak ada pihak yang menentang reklamasi di Teluk Jakarta. “Dunia harus ada reklamasi,” sambung mantan bupati Belitung Timur tersebut.

Selanjutnya, dia menjelaskan persoalan kepadatan penduduk di DKI yang harus ditangani dengan reklamasi. Menurut dia, tanpa menambah daratan, DKI menghadapi berbagai ancaman yang sangat berbahaya pada masa mendatang.

“Ayo sebut, dunia (negara) mana yang tidak melakukan reklamasi?” tegas dia

Seperti diketahui, Selasa (31/5/2016) gugatan koalisi itu terhadap SK Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tentang izin reklamasi Pulau G bagi PT Muara Wisesa Samudra dikabulkan oleh PTUN DKI. PTUN meminta gubernur mencabut SK Nomor 2238 Tahun 2014.

Kemenangan penggugat kemarin merupakan bukti nyata bahwa Ahok -sapaan Basuki Tjahaja Purnama- telah menyalahi undang-undang.

Sebab, gugatan terhadap izin reklamasi didasarkan pada adanya Perpres Nomor 122 Tahun 2012 dan UU Nomor 1 Tahun 2014 yang mengamanatkan perizinan reklamasi kepada pemerintah pusat.

Ahok diketahui mengeluarkan izin reklamasi untuk Pulau G, F, I, dan K berdasar Keppres Nomor 52 Tahun 1995. Keppres tersebut sudah tidak berlaku lagi jika disandingkan dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 dan UU Nomor 1 Tahun 2014.(ydh/riz/c11/ano/jpg) 

Respon Anda?

komentar