Hakim Tunda SK Gubernur, Asyura Tetap Ketua DPRD Karimun

612
Pesona Indonesia
Ketua DPRD Karimun Hm Asyura (tengah) saat masuk ruang rapat paripurna beberapa waktu lalu. foto: dok
Ketua DPRD Karimun Hm Asyura (tengah) saat masuk ruang rapat paripurna beberapa waktu lalu. foto: dok

batampos.co.id – Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang menunda pelaksanaan SK Gubernur Kepri No 1768 tahun 2016 tertanggal 4 Mei tentang pemberhentian HM Asyura sebagai Ketua DPRD Karimun. Penundaan ini disampaikan dalam sidang gugatan yang berlangsung, Selasa (31/5) di PTUN Sekupang. Sidang yang berlangsung pukul 15.00 WIB ini dipimpin Hakim Ketua Dewi Maharati, dan Hakim Anggota Debora D R Parapat, dan Ebrina Permadi.

“Ini merupakan sidang yang ketiga. Dalam sidang tersebut gugatan yang kita sampaikan diterima majelis hakim,” ujar Pengacara HM Asyura, Bambang Hardi Jusno, kemarin.

Dikatakan Bambang, dalam sidang majelis hakim menyebutkan penundaan sementara dilakukan sampai ada keputusan lain atau keputusan pengadilan yang bersifat inkrah. “Dengan demikian, mulai hari ini (31/5) HM Asyura masih Ketua DPRD Karimun sampai adanya putusan baru atau putusan pengadilan yang bersifat inkrah,” tegasnya.

Dikatakan Bambang adanya gugatan ini sebagai bentuk upaya kliennya untuk memulihkan nama baiknya. Disinggung kapan sidang dilanjutkan? Bambang mengatakan semestinya dilakukan pada 6 Juni mendatang. Namun karena awal puasa, maka sidang dilanjutkan pada 14 juni.

Sementara itu, kuasa hukum Hm Asyuran lainnya, M Faried Hidayat mengatakan adanya gugatan yang disampaikan kliennya terkait adanya tiga SK pemberhentian kliennya sebagai Ketua DPRD Karimun. Dengan tergugat I Gubernur Kepri, tergugat II Wakil Ketua DPRD Karimun dan tergugat III ketua BK DPRD Karimun. Gugatan tersebut di daftarkan ke PTUN tertanggal 28 April 2016 dengan nomor gugatan 08/G/2016/PTUN Tanjungpinang.

Soal SK yang telah dikeluarkan dan menjadi dasar gugatan, M Faried mengatakan selain SK Gubernur ada dua SK lagi yakni SK DPRD Karimun No 08 tahun 2016 tertanggal 28 Maret 2016 dan SK Badan Kehormatan (BK) Karimun No 01/PUTBK/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016. (bni/bpos)

Respon Anda?

komentar