Ingat! Tidak Boleh Lagi Mempekerjakan Anak

515
Pesona Indonesia
Perwakilan Kepri saat mengikuti PUSPA2016, di Yogyakarta, Rabu (1/6). oFto:Fara Verwey/batampos
Perwakilan Kepri saat mengikuti PUSPA2016, di Yogyakarta, Rabu (1/6). oFto:Fara Verwey/batampos

batampos.co.id – Hajatan Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2016 yang digelar di Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2016, menghasilkan Deklarasi Yogyakarta PUSPA 2016. Satu di antara butir deklarasi tersebut adalah komitmen masing-masing pemerintah daerah untuk kian meningkatkan partisipasi publik untuk kehidupan lebih baik dan lebih layak buat perempuan dan anak.

Pudji Astuti dari Badan Pemeberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Kepri mengungkapkan, lembaganya siap menerapkan deklarasi ini di seluruh kabupaten/kota yang ada di Kepri. “Cara yang paling terdepan adalah dengan menjadikan partisipasi publik ini sebagai sebuah pembelajaran kepada masyarakat yang lebih luas,” ungkapnya.

Sasaran pelibatan publik yang bakal digesa, sambung Pudji, adalah sektor usaha. BPPAD Kepri bakal mengimbau dengan lebih tegas lagi agar setiap perusahaan lebih memerhatikan hak-hak anak. “Tidak ada lagi yang boleh memperkerjakan anak,” tegasnya. Karena secara gamblang itu justru tidak mencerminkan semangat PUSPA yang sudah digaungkan ini.

Sementara di jajaran pemerintahan, sosialisasi mengenai PUSPA bakal digiatkan dari tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan. Kemudian bakal dibangn pula posko-posko pengaduan pendamping kader mekanisme korban. “Di Kelurahan Kamboja Kota Tanjungpinang hal ini sudah bejalan. Semangat yang sama agar bisa dibangun juga di daerah lain,” ujarnya.

Temu nasional ini juga bertujuan mempromosikan program unggulan Three Ends, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan.

Pertemuan diikuti 379 peserta dari 34 provinsi di Indonesia yang teridiri dari Unit Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di semua daerah, lembaga masyarakat , keagamaan, dunia usaha, akademisi dan media.

“Pertemuan Puspa 2016 ini untuk menggalang dukungan dari lembaga masyarakat, dunia usaha dan media untuk bahu membahu mempromosikan program Three Ends,” kata Deputi Partisipasi Masyarakat KPPPA, Erni Agustina.

Menurutnya, pertemuan yang melibatkan kelompok masyarakat itu baru pertama kali, karena bidang partisipasi masyarakat merupakan deputi baru di Kementerian PPPA. “Nanti tentu akan ada Puspa 2,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya, setelah dewan terbentuk akan melahirkan gagasan-gagasan untuk mencari jalan keluar penyelesaian atas persoalan dalam program Three Ends. “Di Puspa 2016 ada 379 lilin menyala, dan kalau lilin-lilin itu menyebar ke seluruh Indonesia tentu sinarnya akan meluas,” tambah Erni.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Gubernur Bidang Kesra Pemprov DI Yogyakarta Sulistyo mengatakan sangat mendukung dan mengapresiasi deklarasi tersebut. “Saya berharap pertemuan seperti ini juga dilaksanakan di daerah lain. Pertemuan yang besar juga akan menghasilkan usulan-usulan yang besar pula,” ujar Sulistyo. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar