Ini Early Warning Buat SKPD

549
Pesona Indonesia
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah. foto:rpg
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah. foto:rpg

batampos.co.id – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Iskandarsyah mengungkapkan, banyakanya indikator yang belum tercapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015 yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) jadi deteksi dini buat seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kepri.

“Ini early-warning buat SKPD. Jangan dianggap sepele,” kata Iskandarsyah, kemarin.

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, hasil minor yang tertuang pada LKPj adalah tanggung jawab bersama. Memang pelaksana kerjanya adalah SKPD. Tapi, kata Iskandarsyah, jajaran DPRD Kepri juga punya andil.

“Sudah jelas kan di awalnya program itu dipaparkan pada kami. Tapi mungkin ada cela yang tidak terbaca oleh DPRD sehingga jadi seperti ini. Perencanaan itu kurang terkontrol,” ungkapnya.

Bila sudah pada tataran seperti ini, Iskandarsyah menyatakan tidak perlu lagi mencari kambing hitam. Yang diperlukan, tegasnya, adalah perbaikan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Koordinasi dan komunikasi antara Pemprov Kepri dan DPRD mesti terjalin lebih baik lagi.

“Ini yang benar-benar, kita semua perlukan. Agar tidak lagi begini pada RPJMD lima tahun ke depan,” ungkap Iskandarsyah.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepri menorehkan banyak noktah merah pada LKPj tahun 2015. Melalui sidang paripurna istimewa di Dompak, Senin (23/5) kemarin, Pansus menyampaikan masih banyak SKPD yang belum mampu memenuhi target yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015.

Ketua Pansus, Sirajudin Nur menyatakan, hal ini terjadi lebih karena ketidakmampuan aparatur di masing-masing SKPD. Satu yang paling fatal, kata Sirajudin, adalah laporan yang disampaikan dari Dinas Koperasi dan UKM.

“Kami menganggap kinerja mereka buruk. Karena data capaian yang disampaikan itu adalah data capaian di tahun 2013. Sedangkan yang kami minta kan tahun 2015. Ini persoalannya apa yang dikerjakan tahun kemarin,” ucap politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kepri ini.

Dengan suara tegas, Sirajudin bahkan merekomendasikan kepada Plt Gubernur Kepri, Nurdin Basirun agar seluruh pegawai di Dinas Koperasi dan UKM dievaluasi. Tanpa pandang bulu. “Kalau begini kerjanya, jangan dipertahankan,” tegasnya.

Namun, rupanya catatan merah tidak hanya jadi milik Dinas Koperasi dan UKM saja. Pansus LKPj 2015, sambung Sirajudin, juga memberikan catatan merah kepada sejumlah SKPD yang dinilai tidak mampu memenuhi target RPJMD lima tahun belakangan.

Mulai dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang kesemua SKPD tersebut, rata-rata gala menuntaskan target kerja yang dicanangkan dalam RPJMD 2010-2015. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar