Kalah PTUN, Ahok Siapkan Amunisi, Banding ke MK

619
Pesona Indonesia
Gubernur DKI Jakarta, Tjahaya Purnama alias Ahok. Foto: istimewa
Gubernur DKI Jakarta, Tjahaya Purnama alias Ahok. Foto: istimewa

batampos.co.id – Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Ahok tak terima kalah di PTUN terkait Peraturan Gubernur tentang Reklamasi yang ia keluarkan, karena berpotensi menggagalkan Reklamasi di Teluk Jakarta.

Ahok pun memerintahkan tim hukumnya untuk menyiapkan “amunisi” untuk membalikkan keadaan dengan mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ya, putusan PTUN memang menyatakan Pergub Reklamasi yang dikeluarkan Ahok tidak sah. Konsekuensi dari putusan itu adalah dibatalkannya reklamasi.

Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah menyatakan, instansinya akan mengajukan banding untuk memperjuangkan kemenangan pemprov atas gugatan tersebut.

Pihaknya memiliki 14 hari setelah keputusan itu diambil. ”Mudah-mudahan pernyataan banding sudah beres besok (hari ini, Red). Mudah-mudahan, ya,” katanya kepada Jawa Pos (grup batampos.co.id).

Menurut Yayan, selama 14 hari itu, ada beberapa proses yang harus dilalui. Termasuk berdiskusi dengan pimpinannya untuk me-review segala keperluan untuk memenangkan gugatan.

”Setelah mengajukan gugatan, kami punya waktu 14 hari lagi untukmengajukan memori banding. Namun, tanggalnya belum pasti,” ujarnya.

Dia melanjutkan, pihaknya belum menerima salinan keputusan atas kekalahan pemprov tersebut. ”Biasanya, salinan baru keluar seminggu kemudian.

Apalagi, putusannya panjang gitu. Semalam kan dua jam baca keputusannya,” ucapnya. Nah, setelah salinan tersebut diterima, memori banding baru bisa diajukan.

Saat ditanya mengenai alasan pengajuan banding, dia menyebutkan bahwa pemprov memiliki dasar aturan yang jelas.

”Kami berpikir dan bertindak sesuai aturan. Kalau kemarin tuntutannya kurang mempertimbangkan masyarakat terdampak, kami sudah melakukan sosialisasi. Itu juga tidak mencantumkan UU No 26 Tahun 2007. Kami pasti punya alasannya. Sedang kami susun,” tuturnya.

Dengan demikian, pemprov tidak akan mengalami kekalahan yang sama. ”Waktu yang diberikan kepada kami cukup untuk mempersiapkan semua tahapan banding,” tambahnya.

Mengenai kekalahan tersebut, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati tidak banyak berkomentar.

Menurut dia, berdasar paparan Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jakarta Doni P. Djuwono, average pertumbuhan ekonomi dari APBD hanya mencapai 12 persen.

Selebihnya, yaitu 88 persen, ditunjang sektor swasta. ”Kalau ada sektor swasta yang berskala cukup besar, tapi usahanya tidak lancar, baik properti maupun sektor lainnya, bisa jadi yang 88 persen mengalami distorsi,” katanya.

Karena itu, pemerintah juga harus memberikan pelayanan yang baik.

Pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional pun bisa terganggu. Sebab, sebanyak 16 persen produk domestik bruto (PDB) nasional disumbangkan Jakarta.

Jadi, betapa strategisnya ekonomi Jakarta untuk menopang perekonomian nasional. Padahal, penduduk ibu kota hanya 4 persen di antara penduduk nasional.

Sementara itu, Gubernur DKI Basuki T. Purnama menyatakan, pihaknya akan mematuhi putusan PTUN tersebut.

”Kalau secara keputusan, kami sih untung. Tapi, kalau dibatalkan, emang kamu bisa bongkar? Kenapa Pulau N nggak disuruh? Kan antireklamasi. Pulau N yang KBN kok nggak digugat bongkar?” ujarnya.(rya/c5/ano/jpnn) 

Respon Anda?

komentar