Kasus Penipuan Lima Prodi UK Mulai Disidangkan

617
Pesona Indonesia
Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun memulai sidang kasus dugaan penipuan lima program studi di Universitas Karimun (UK), Rabu (1/6) kemarin.
Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun memulai sidang kasus dugaan penipuan lima program studi di Universitas Karimun (UK), Rabu (1/6) kemarin.

batampos.co.id – Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun memulai sidang kasus dugaan penipuan lima program studi di Universitas Karimun (UK), Rabu (1/6) kemarin. Kelima prodi diduga tidak mengantongi izin dari Menteri Pendidikan Nasional.

Sidang perdana yang dipimpin Ketua Hakim PN Tanjungbalai Karimun Fatrul Mujib, menghadirkan empat orang saksi. Dua diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sudarmadi yang menjabat rektor UK, dan mantan Sekda Karimun Muhammad Taufik MM selaku Ketua Yayasan 7 Juli. Keduanya menjabat mulai tahun 2008 sampai 2010.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Toni Marpaung yang juga Kasidatun Kejari Tanjungbalai Karimun bersama Uly Natalia Sihombing telah mempersiapkan 4 saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan yakni mantan mahasiswa UK program studi (prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Di antaranya Sinta Olivia (29), Nur Azza Olivia, Khatijah (33) dan Salma binti Ridwan (28).

Sementara Penasehat Hukum (PH) kedua terdakwa Wiryanto, Roky dan Ridwan dalam persidangan sepakat mengajukan keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU dari Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun. Terhadap kedua terdakwa, meminta kepada Ketua Hakim agar memberikan keterangan terhadap saksi-saksi.

”Kepada JPU, mohon dihadirkan saksi-saksi dalam persidangan,” perintah Ketua Hakim Fatrul Mujib.

Kemudian, JPU menghadirkan keempat saksi-saksi tersebut dengan diawali pengambilan sumpah. Pertama, saksi Sinta Olivia mengatakan, dirinya merasa dirugikan akibat tidak dilaksanakan wisuda pada tahun 2011 akhir lalu. Mengingat, sejak tahun 2008 lalu hingga akhir 2011 telah mengikuti proses perkulihan hingga Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan membuat skripsi. Namun, prodi PGSD sejak tahun 2008 hingga 2011 belum memiliki izin dari Kopertis X, ia diharuskan mengulang.

Hal tersebut, disampaikan oleh Dekan PGSD UK Amjon, pada akhir tahun 2011 silam dan diharuskan untuk mengulang kembali proses perkuliahan tanpa ada uang pengganti dari pihak kampus. ”Pak hakim, saya tidak bisa terima dengan keputusan kampus. Sudah menghabiskan dana dan waktu, malah suruh kuliah ulang dan bayar lagi,” kisahnya.

Sedangkan, saksi kedua Nur Azza Olivia, menyampaikan keterangan yang hampir sama didepan majelis hakim. Bahwa, dirinya merasa tertipu oleh pihak UK atas prodi yang dibuka saat ini.

”Saat rektor pak Abdul Latief, kami pernah ditawari ditransfer ke Universitas Sumenep tapi akhirnya batal karena perjanjian antara Universitas Karimun dengan Universitas Sumenep batal,” ucapnya.

Kemudian saksi ketiga dan keempat Khatijah dan Salma binti Ridwan, keterangan hampir sama dengan saksi sebelumnya. Keduanya juga mengungkapkan bagaimana proses pembayaran perkuliahan. Dimana dalam pembayaran perkulihan setiap semesternya, melalui rekening atas nama MS Sudarmadi sebagai Rektor UK.

”Jadi sidang akan kita lanjutkan Rabu pekan depan dengan menghadirkan saksi-saksi. Bagi kedua terdakwa saya tetapkan sebagai tahanan kota, agar tidak boleh bepergian keluar kota selama proses persidangan,” tutup Ketua majelis Hakim sambil mengetok palu.

Adapun lima progam studi (Prodi) yang diduga tidak memiliki izin dari penyelenggaraan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Di antaranya, program studi PGSD, jenjang program Sarjana, program studi pendidikan luar biasa, program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, program studi teknik perkapalan dan program studi manajemen kepelabuhan dan pelayanan semuanya untuk jenjang program Sarjana (S1). (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar