Mencuri, Dua Polisi di Karimun Dipecat

707
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Polres Karimun melaksanakan putusan hasil sidang pelanggaran kode etik terhadap dua orang oknum anggota polisi karena telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil persidangan, maka kedua oknum anggota polisi tersebut diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) atau dipecat, Rabu (1/6) .

”Memang benar ada dua orang oknum anggota polisi yang diberikan sanksi pemecatan atau PTDH. Keduanya adalah Brigadir Kepala (Bripka) HI dan Brigadir HK. Berdasarkan bukti-bukti, keduanya telah terbukti melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan Polri. Selain itu, sebelum pelaksanaan pemecatan dilakukan, terlebih dulu keduanya telah menjalani proses hukum di pengadilan umum,” ujar Kapolres Karimun, AKBP Armaini.

Pada saat dilaksanakan apel PTDH, kata Kapolres, terhadap dua oknum anggota polisi tersebut tidak hadir. hal ini disebabkan dua poknum anggota polisi tersebut sedang menjalani hukuman pidana penjara. Sehingga, hanya diwakilkan dan diserahkan surat pemecatannya sebagai anggota Polri kepada anggota Provos Polres Karimun untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.

”Kita berharap hal ini dapat dijadikan contoh oleh anggota polisi yang lain. Artinya, jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar kode etik dan kediplinan serta bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai anggota polisi yang mengerti dan memahami hukum, sudah seharusnya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum,” tegas kapolres.

Informasi yang dihimpun Batam Pos, dua orang oknum polisi yang diberhentikan dengan tidak hormat disebabkan telah melakukan tindak pidana pencurian pada tahun lalu. Pada awal kejadian tidak diketahui siapa pelakunya, setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya diketahui bahwa ada keterlibatan oknum polisi. Apalagi, dalam hal ini melibatkan warga sipil. Dari tertangkapnya warga sipil, diketahui Bripka HI dan Brigadir HK terlibat. Untuk pidana penjara sendiri masing-masing oknum polisi tersebut pidana penjara selama 12 bulan atau satu tahun. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar