Partai Demokrat Bergolak, SBY Digugat

1106
Pesona Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Foto: istimewa
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Foto: istimewa

batampos.co.id – Konflik dualkisme di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) rampung, kini giliran Partai Demokrat yang terancam pecah. Bahkan Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digugat oleh kadernya sendiri.

Bahkan bukan hanya SBY, Sekjen Hinca IP Panjaitan juga dilaporkan oleh kadernya Yanrizal Usman, ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pelaporan ini terkait adanya dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bodong yang dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). Laporan itu dimasukan ke PN Jakarta Pusat pada Selasa (31/5/2016) lalu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, Akbar Yahya Yogerasi, Yanrizal sempat berkomunikasi dengan dirinya rencana pelaporan tersebut dan dia membenarkan adanya pelaporan itu ke pengadilan.

“Memang ada pelanggaran yang dilakukan,” tegas Akbar Yahya Yogerasi yang dilansir dari Indopos (batampos.co.id Group), Kamis (2/6/2016).

Di dalam laporan nomor 304/Pdt/PN Jakpus/2016 di PN Jakpus disebutkan adanya perbedaan antara AD/ART yang diserahkan dan dilaporkan ke KemenkumHAM dengan AD/ART hasil Keputusan Kongres IV yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 12-13 Mei 2015.

Lebih jauh Yahya menuturkan, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh kepengurusan saat ini sudah dikategorikan sebagai pelanggaran berat.  Bahkan pelanggaran itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk diadakan kongres luar biasa (KLB).

Pelanggaran yang dimaksud, kata Akbar, yakni divisi pembinaan OKK yang ada di dalam AD/ART Partai Demokrat yang didaftarkan ke KemenkumHAM ternyata tidak ada. Divisi itu juga bukan hasil kongres nasional Partai Demokrat yang digelar 12-13 Mei 2015 lalu di Surabaya.

Dia mensinyalir telah terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan tata tertib administrasi surat menyurat yang dilakukan oleh Ketua BP OKK membuat perintah untuk melaksanakan Musda dan Muscab yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri. Sementara organisasi ini adalah kolektif kolegial.

“Harapan saya agar hasil AD/ ART Partai Demokrat hasil Kongres IV dikembalikan. BP OKK tidak di dalam hasil Keputusan Kongres, yang ada adalah Divisi Pembinaan Anggota, Divisi Pembinaan Organisasi, dan Divisi Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan,” paparnya. (aen/iil/JPG)

Respon Anda?

komentar