Tol Laut Belum Mampu Tekan Harga di Anambas

882
Pesona Indonesia
Tol Laut Caraka Niaga III yang digunakan membawa sembako ke pulau-pulau perbatasan. foto:syahid/batampos
Tol Laut Caraka Niaga III yang digunakan membawa sembako ke pulau-pulau perbatasan. foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Pusat telah berupaya mati-matian menyetarakan harga bahan pokok antara di perkotaan dengan di pulau-pulau terluar. Salah satu upayanya yakni dengan mengoperasikan tol laut yang mengangkut bahan pokok dari kota ke daerah perbatasan menggunakan kapal besar.

Namun sayangnya program ini tidak diimbangi dengan komitmen yang baik dari pemerintah daerah perbatasan khususnya Kabupaten Anambas. Pemerintah daerah tetap tidak mampu menekan harga barang dagangan dari bos besar yang umumnya dikuasai oleh pedagang tertentu.

“Seharusnya pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Anambas bisa menekan harga jika mau. Kalau pemerintah tidak mau menekan harga barang itu terus siapa lagi,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat, Indra, kepada wartawan Rabu (1/6) siang.

Menurutnya dengan adanya tol laut yang menikmati jasanya hanya segelintir orang saja yakni para toke besar yang bisa mengambil barang dagangan dari Jakarta dengan memanfaatkan tol laut yang kapasitasnya besar dan ongkos kirim yang murah yakni Rp273 ribu per ton barang apa saja. Tapi setelah pedagang mengambil barang dari Jakarta, harga jual bahan makanan pokok tetap tidak ada perubahan.

Akibatnya, katanya, beras dan bahan makanan pokok lainnya tetap tinggi bahkan beberapa hari terakhir ini harga gula menembus Rp17 ribu per kilo gram. “Bagaimana mau mensejahterakan warga kalau harga sembako saja mahal,” ungkapnya.

Staf kepengurusan tol laut yang juga pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Anambas Yoel Wijaya, mengakui bahwasanya untuk urusan dapur para pedagang dirinya tidak mau tahu. “Kalau mengenai perbedaan harga beli di Jakarta saya tidak bisa sebutkan, itu urusan dapur mereka (para pengusaha),” ungkapnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Jika pemda ingin menurunkan harga maka pemerintah daerah harus mencari solusi sendiri contohnya dengan mencari pesaing pedagang. Caranya yakni dengan mengaktifkan perusahaan daerah untuk ikut mendatangkan barang dari Jakarta supaya terjadi persaingan perdagangan di pasar. “Kalau ada persaingan di pasar, otomatis harga barang itu akan turun sendirinya,” ungkapnya lagi. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar