Bupati Bintan Lantik 20 Kades di Pasar Ikan

548
Pesona Indonesia
Apri Sujadi. foto:fatih/batampos
Apri Sujadi. foto:fatih/batampos

batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi melantik 20 Kepala Desa (Kades) terpilih di dalam ruangan Pasar Ikan, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Kamis (2/6). Prosesi pelantikan ini, disaksikan oleh ratusan pedagang ikan dari tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Bintan Utara, Teluk Sebong dan Seri Kuala Lobam.

“Lucu bupati sekarang. Macam tak ada kantor saja di Bintan, lantik kades di pasar ikan,” sindir salah satu pedagang ikan, Aan saat menyaksikan prosesi pelantikan Kades tersebut.

Pelantikan kades yang dilakukan Bupati Bintan ini, kata dia, selain aneh dan lucu juga sangat mengganggu aktifitas perdagangan di pasar. Karena barang dagangannya yang dijajahkan tidak banyak yang laku dijual, sebab yang memadati seluruh kawasan pasar bukannya pembeli tapi para tamu undangan dan juga pejabat di pemerintahan.

“Semoga Kejadian ini yang terakhir kali. Kalau sering-sering pedagang bisa rugi. Kecuali Bupati yang borong dagangan kita,” katanya.

Sementara, Bupati Bintan, Apri Sujadi mengaku sengaja melantik 20 Kades terpilih di kawasan pasar. Karena ia hanya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh kades tentang manfaat dan pentingnya keberadaan pasar.

“Kita ingin kades mengingat bahwa salah satu tumbuh kembangnya urat nadi perekonomian itu adalah pasar. Jadi dengan membuat acara ini di pasar, mereka bisa tahu manfaat dan pentingnya pasar,” akunya.

Intinya, kades yang akan menjabat selama enam tahun kedepan dari 2016-2022 wajib melaksanakan tugas serta perannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kades juga diminta terus berinovasi dalam menyelenggarakan pemerintahaan di tingkat desa serta harus mampu memahami potensi yang dimiliki desa. Semua itu dilakukan hanya untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Untuk merealisasikan kesejahteraan ekonomi masyarakat, lanjutnya, perlu langkah kongkrit dan koordinasi yang kuat antara kades dan sekdesnya. Karena sekdes yang lebih memahami aturan dalam penyelenggaran pemerintahan. Apalagi nanti setiap desa mendapatkan dana yang cukup besar, pastinya dana itu harus sinkron dalam penggunaan dan pengeluarannya. Jika Kades tidak sejalan dengan sekdesnya, dapat dipastikan akan banyak menimbulkan suatu permasalahan.

“Apabila kades selisih paham dengan sekdes membuat anggaran yang dikucurkan tidak menyentuh ke masyarkat. Bisa saja keduanya dikenakan sanksi hukum karena tak menjalankan tugas dan perannya dengan baik,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar