Kampanye Pilkada Tak Boleh Lagi Didanai APBD

406
Pesona Indonesia
Ilustrasi. Foto: Dok JPNN
Ilustrasi. Foto: Dok JPNN

batampos.co.id – Perubahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) resmi disahkan Kamis (2/6/2016).

Lewat pembahasan maraton selama 47 hari, sejumlah poin revisi termuat dalam perubahan kedua UU No. 1 Tahun 2015 tersebut. Salah satunya soal sejumlah metode kampanye yang tidak boleh lagi didanai APBD.

Baca Juga: Batasan Sumbangan Kampanye Naik Jadi Rp 75 Juta hingga Rp 750 Juta

Berdasar hasil revisi, pendanaan metode kampanye berupa penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga kini dialihkan pendanaan dan pelaksanaanya pada pasangan calon atau partai politik. Termasuk, yang juga dapat didanai adalah pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka.

”Komisi II dan pemerintah sepakat bahwa kampanye adalah wujud pendidikan politik bagi masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, karena itu dibuka ruang peran serta pasangan calon dan parpol,” tutur Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman, usai sidang paripurna pengesahan revisi UU Pilkada.

Pada Pilkada serentak 2015 lalu yang mengacu pada UU Pilkada lama, pengadaan alat peraga dan bahan kampanye menjadi bagian yang ditanggung APBD. Dasar penerapan aturan tersebut adalah tentang equal treatment terhadap setiap calon. Bahwa, tidak ada pasangan calon kaya sehingga bisa jor-joran atau yang tidak kaya.

Baca Juga: Maju Pilkada, Anggota Dewan Wajib Mundur

Namun, ketentuan yang tujuannya semula positif itu punya implikasi kurang baik. Pesta demokrasi di tingkat daerah pada 2015 lalu relatif sepi. Bahkan hampir tiada greget. Kampanye yang tidak bisa total juga bisa lebih menguntungkan incumbent yang punya kekuatan politik lebih mapan.

”Ini yang coba dijawab dengan revisi terakhir,” imbuh Rambe. (jpgrup)

Baca Juga:
> Syarat Dukungan Calon Kada Tetap, Sanksi Parpol yang Tak Mengusung Calon Dihapus
> Revisi UU Pilkada Berlaku Jangka Panjang

Respon Anda?

komentar