Maju Pilkada, Anggota Dewan Wajib Mundur

329
Pesona Indonesia
Ilustrasi. Foto: Dok JPNN
Ilustrasi. Foto: Dok JPNN

batampos.co.id – Poin lain yang berubah dalam revbisi UU Pilkada yang telah disahkan Kamis (2/6/2016) lalu adalah kewajiban mundur anggota DPR jika maju di pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca juga: Kampanye Pilkada Tak boleh Didanai APBD

Terkait keputusan ini, anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf sempat interupsi sebelum revisi UU Pilkada itu disahkan. Meski demikian, interupsi tersebut sebatas penegasan atas catatan yang disampaikan fraksinya saat pengambilan keputusan tingkat pertama di rapat pleno Komisi II, Selasa (31/5/2016), lalu.

Baca Juga: Batasan Sumbangan Kampanye Naik Jadi Rp 75 Juta hingga Rp 750 Juta

Ketika itu, PKS tetap di posisi menolak aturan kewajiban mundur anggota DPR yang menjadi calon. Bersama Fraksi Partai Gerindra, mereka berpandangan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD cukup mengajukan cuti.

”Pandangan kami ini sesuai dengan dua mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly  Asshiddiqie dan Prof Mahfud MD. Kita tidak ragukanlah kepakaran dan integritas dua tokoh ini,” kata Muzammil, dalam interupsinya.

Terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyatakan, tidak diturunkannya syarat pengajuan calon oleh parpol berakibat jumlah pasangan calon dari unsur partai politik potensi tidak akan naik secara signifikan pada pilkada berikutnya.

”Kecenderungan partai politik untuk membangun koalisi besar semakin akan terjadi dan mengurangi aspek representasi pemilih di daerah,” kata Hafidz.

Selain itu, syarat wajib mundur bagi anggota legislatif untuk mencalonkan diri di pilkada, membuat mereka berpikir dua kali untuk maju. Menurut Hafidz, seharusnya hal ini disikapi secara positif, dengan memunculkan aktor politik baru di daerah.

”Kewajiban mundur bagi anggota legislatif seyogyanya dijadikan momentum oleh partai politik untuk membangun regenerasi aktor-aktor politik di daerah,” ujarnya. (jpgrup)

Baca Juga:
> Syarat Dukungan Calon Kada Tetap, Sanksi Parpol yang Tak Mengusung Calon Dihapus
> Revisi UU Pilkada Berlaku Jangka Panjang

Respon Anda?

komentar