Menpan Nilai Pelayanan Publik Pemko Tanjungpinang Lemah

816
Pesona Indonesia
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi saat blusukan di Pemko Tanjungpinang. foto:humas
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi saat blusukan di Pemko Tanjungpinang. foto:humas

batampos.co.id – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan pelayanan publik aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Tanjungpinang masih lemah. Itu dibuktikan dengan banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat yang disampaikan Yuddy saat melakukan pengawasan dan evaluasi langsung ke sejumlah instansi di lingkungan Pemko Tanjungpinang, Kamis (2/6).

“Kalau dari sisi fasilitas dan SDM, sudah memadai. Tapi untuk pelayanannya masih kurang dan harus segera diperbaiki,” ujar Yuddy, ditemui di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Kamis (2/6).

Yuddy menegaskan, pelayanan publik Pemerintah Kota Tanjungpinang harus sempurna. Sebab, Kota Tanjungpinang dijadikan sebagai role model nasional untuk percontohan bagi daerah lain di Provinsi Kepri.

Untuk menuju pelayanan yang prima, sudah seyogyanya Kota Tanjungpinang harus belajar dari daerah lain yang memiliki pelayanan terbaik se-Indonesia. Dia mencontohkan, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang bisa mengacu pada Kabupaten Badung, Bali. Sementara untuk pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), bisa belajar dari RSUP Kariadi Semarang. Dan untuk Badan Pelayanan Perizianan Terpadu (BP2T) bisa mencontoh pelayanan di Kota Denpasar. “Semuanya harus saling belajar,” ujarnya.

Instansi yang menjadi fokus perbaikan pelayanan publik, adalah instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Seperti instansi yang mengurusi pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, KTP, dan juga instansi yang mengurusi persoalan izin usaha. “Kantor-kantor yang berhubungan dengan masyarakat itulah yang menjadi prioritas kami untuk segera diperbaiki pelayanan publiknya,” ujarnya.

Saat berada di instansi, Yuddy menyampaikan catatan-catatan berupa keluhan masyarakat. Keluhan tersebut merupakan hasil survai yang diperoleh Kemenpan-RB dari Deputi Pelayanan Publik, yang bekerja sama dengan Ombudsman RI. “Kami pilah-pilah keluhan melalui website Layanan Online Pengaduan Rakyat (LAPOR). Itu jadi bahan masuk perbaikan untuk instansi terkait,” ujarnya.

Beberapa keluhan masyarakat yang disampaikan melalui Yuddy, antara lain waktu pembuatan SIM yang lama dan prosesnya yang berbelit-belit, dan lamanya waktu pengurusan izin usaha. Untuk menyiasati persoalan itu, Yuddy meminta kepala instansi memiliki inovasi baru. Sehingga semua permasalahan dapat terselesaikan dengan maksimal.

Dia juga menegaskan, saat ini adalah zamannya promosi berbasis kinerja dan prestasi. Jika satu intansi memiliki kepala yang masa tugasnya sudah lebih dari dua tahun dan tidak memiliki prestasi, sementara instansinya sangat memungkinkan untuk dia melakukan inovasi. Maka, kata Yuddy, kepala daerah dapat mempertimbangkan untuk melakukan mutasi ataupun rotasi. “Siapa tahu kepala instansi yang sekarang ini memang tidak cocok di instansi yang dia jabat saat ini, dan lebih cocok di instansi lain,” ujarnya. Kepala daerah menurutnya bisa memberi tenggat waktu kepada kepala instansi untuk membuat inovasi.

“Saya tidak mengintervensi. Tapi membuka peluang wali kota untuk menjadikan Kota TAnjungpinang sebagai percontohan nasional tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang prima. Dan untuk mencapai itu, konsekuensinya kepala instansi harus orang-orang yang inovatif,” ujarnya.

Yuddy menargetkan, sepanjang tahun 2016, aparatur Pemko Tanjungpinang harus bisa membuktikan pelayanan yang prima. “Target kami, sepanjang 2016 ini kalau bisa zero complain atau mendekati 100 persen kepuasan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya. Akhir tahun 2016, Kemenpan-RB akan kembali melakukan evaluasi dan penilaian. “Tanjungpinang harus benar-benar menjadi role model dengan standar nasional,” ujarnya. Dia yakin, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah bisa mencapai target tersebut. “Pak wali kota ini nilai akuntabilitasnya sudah mau A loh. Pasti tercapai,” katanya.

Menyikapi itu Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan, setiap pelayanan memiliki kekuranga. Tapi, kata dia, pihaknya akan segera memperbaiki kekurangan yang ada. ” Kami akan melakukan perubahan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya. Dia juga optimis, sebelum akhir tahun 2016 mendatang, pelayanan publik di Kota Tanjungpinang akan membaik, dan dapat mencapai target yang ditetapkan Menpan-RB RI, Yuudy Chrisnandi. (lra/bpos)

Respon Anda?

komentar