Perusahaan Telekomunikasi Malaysia Beroperasi Tanpa Izin di Anambas

1960
Pesona Indonesia
Wakil Ketua II DPRD Anambas Amat Yani. foto:jpg
Wakil Ketua I DPRD Anambas Amat Yani. foto:jpg

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas meminta Pemerintah Pusat untuk segera menindak tegas PT Sacova Indonesia yang berlokasi di Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan. Pasalnya perusahaan asing asal Malaysia yang bergerak di bidang telekomunikasi itu sejak dua tahun terakhir ini sudah tidak memiliki izin, tapi masih saja beroperasi.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Amat Yani, mengatakan, enam bulan lalu pihaknya telah melakukan rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindaklanjuti tentang izin PT Sacova. Pada saat itu rapat dihadiri Kemkominfo, Direktur BAIS, Menkopolhukam, Menhan, Diskominfo Anambas dan Diskominfo Natuna.

“Keputusan rapat waktu itu, memang ada izin yang belum diurus PT Sacova, bila izin selama enam bulan ke depan tidak diurus, maka PT Sacova akan disegel,” ujar Amat Yani, Rabu (1/6)

Namun setelah enam bulan lebih, hingga kini perusahaan tersebut masih beroperasi. Dalam operasinya ada beberapa pekerja lokal dan satu tenaga asing.

Diakuinya bahwasanya kewenangan untuk menyegel PT Sacova adalah pemerintah pusat. Oleh karena itulah, pihaknya berharap pemerintah pusat agar segera mengambil sikap, bukan melakukan pembiaran seperti saat ini.

“Ini kesannya, pemerintah pusat melakukan pembiaran terhadap perusahaan asing yang beroperasi tanpa memiliki izin. Seharusnya mereka melakukan tindakan yang tegas terhadap perusahaan asing itu,” tegasnya.

Kepala Kantor Kementerian Pertahanan Provinsi Kepri Brigjen TNI (Mar) R Gatot Suprapto, juga belum bisa memberikan jawaban pasti ketika ditanya mengenai hal ini. Dirinya hanya mengatakan bahwasanya sudah seyogyanya jika perusahaan tersebut beroperasi di Anambas harus memberikan kontribusi.

“Saya baru tahu Sacofa ada di sini sehingga saya sudah membuat laporan ada perusahaan Malaysia yang dibangun di Anambas tapi tak ada kontribusi bagi masyarakat setempat,” ungkapnya kepada media.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas Ody Karyadi, menjelaskan bahwasanya pada tahun 2002 lalu Direktorat Jendral Perhubungan Laut telah mengeluarkan izin kepada Serawak Gate Way dengan alamat PT. Kalvindo Raya Semesta. Dirinya mengaku tidak mengetahui kenapa justru yang hadir di Anambas itu adalah perusahaan Sacova.

Lanjutnya, sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 16/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang penyediaan sarana transmisi Telekomunikasi Internasional melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL). Pasal 3 menyebutkan bahwasanya penyedia sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL dapat dilakukan setelah mendapatkan hak labuh (Landing Right) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama menteri. Sementara itu pada pasal 4 menyebutkan bahwasanya penyelenggara telekomunikasi asing yang ingin menyediakan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL secara langsung ke Indonesia wajib bekerja sama dengan penyelenggara komunikasi lokal yang memiliki kapasitas sama.

“Pada 30 Mei tahun 2011 diterbitkan hak labuh kepada trans hibrid communication Nomor 298/DJPPI/Kominfo/5/2011,” ungkapnya.

Setelah itu pada 10 September tahun 2013 BAIS TNI memberikan tanggapan dan saran terhadap aktifitas SACOVA Indonesia dan THC yang mengindikasikan ada pelanggaran oleh Sacova.

“Pada 23 Oktober tahun 2013 lalu dalam rapat di Mabes TNI memaparkan indikasi pelanggaran dan gangguan keamanan sehubungan denggan tergelarnya kabel laut,” ungkapnya.

Pada 28 Oktober 2013 ada klarifikasi dan THC bahwasanya kerjasama dengan Sacova sudah berakhir pada 15 November tahun 2011 dan bersedia untuk cabut hak labuhnya. “Maka pada 24 Januari 2014 terbitlah pencabutan hak labuh THC B-68/KOMINFO/DJPPI/)1/2014,” ungkapnya.

Kemudian pada 16 Desember ada perusahaan Patrakom mengajukan permohonan izin pemakaian kabel Sacova. Namun pada 13 Januari tahun 2015 Dittel mengundang Dirjen Perhubungan Laut Bais, pemda dan Patakom. Mabes TNI tidak akan mengeluarkan security clearance apabila perizinan belum diselesaikan.

“Sementara itu pada 7 April tahun 2015 lalu, diundanglah Dirjen Penyelenggara Pusat Informatika, Mekopolhuman, Dirjen Hubla, Bais TNI, Kemenlu Pemda Natuna dan Anambas untuk membicarakan hal ini,” ungkapnya.

Dari pertemuan itu perusahaan diberi ultimatum untuk memperbarui perizinan selama enam bulan, jika tidak bisa harus dibongkar. “Informasi terakhir draffnya sudah masuk ke Menkopolhukan, tapi belum ada keputusan,” tutupnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar