Revisi UU Pilkada Berlaku Jangka Panjang

381
Pesona Indonesia
Ilustrasi. Foto: Dok JPNN
Ilustrasi. Foto: Dok JPNN

batampos.co.id – menyikapi keputusan pengesahan revisi UU Pilkada, pemerintah memastikan bakal menggunakan hasil revisi UU pilkada itu untuk jangka panjang.

’’Kalau sudah diketok, sampai 2019 pemerintah tidak akan mengajukan RUU baru untuk pilkada,’’ terang Seskab Pramono Anung di kantornya, Kamis (2/6/2016).

Seluruh pemangku kepentingan pemilu diminta memaksimalkan penerapan UU yang diketok kemarin di DPR.

Pemerintah menilai hal-hal yang menjadi ganjalan di pilkada 2015 sudah bisa selesai tahun ini. Termasuk di antaranya sengketa kepengurusan di tubuh partai politik. Sehingga, aturan tersebut diharapkan bisa dipakai untuk jangka panjang. Tidak perlu ada perubahan UU untuk pilkada berikutnya.

Bagi pemerintah, ada tiga hal yang menjadi perhatian utama dalam revisi UU Pilkada. Pemerintah menginginkan ketiganya tidak diubah.

Pertama, soal kewajiban mundur bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ingin mencalonkan diri di pilkada.

’’Pemerintah tetap pada posisi, apa yang sudah diputuskan oleh MK itu menjadi acuan pemerintah. Putusan yang dimaksud adalah yang mewajibkan para politisi itu mundur dari dewan bila hendak mencalonkan diri,” katanya.

Begitu pula soal syarat dukungan calon, pemerintah tetap ingin aturannya dipertahankan. Untuk parpol, minimal memperoleh 25 persen suara di pemilu sebelumnya atau 20 persen kursi di dewan.

Sedangkan, calon perseorangan miminal diukung 6,5-10 persen pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), dibuktikan dengan KTP.

Kemudian, soal sengketa parpol,  yang hendak mengajukan calon kepala daerah harus memiliki pengesahan dari Menkum HAM. Bagaimana bila digugat lagi di MK? Menurut mantan Sekjen PDIP itu tidak masalah.

’’Nanti dalam proses tahapan pilkada, yang digunakan adalah siapa yang secara resmi terdaftar di Kemenkum HAM,’’ tambahnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa menilai secara umum terkait bagaimana kualitas dari UU Pilkada yang disahkan DPR kemarin. Pasalnya, hingga tadi malam, pihaknya belum mendapat draf resmi dari pemerintah.

“Bahkan selama proses pembahasan, kami jarang diberikan draf sementaranya,” ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. (dyn/bay/byu/far/jpgrup)

Baca Juga:
> Kampanye Pilkada Tak boleh Didanai APBD
> Maju Pilkada, Anggota Dewan Wajib Mundur
> Batasan Sumbangan Kampanye Naik Jadi Rp 75 Juta hingga Rp 750 Juta
> Revisi UU Pilkada Berlaku Jangka Panjang
> Syarat Dukungan Calon Kada Tetap, Sanksi Parpol yang Tak Mengusung Calon Dihapus

Respon Anda?

komentar