Syarat Dukungan Calon Kada Tetap, Sanksi Parpol yang Tak Mengusung Calon Dihapus

524
Pesona Indonesia
Ilustrasi. Foto: Dok JPNN
Ilustrasi. Foto: Dok JPNN

batampos.co.id – Selain soal kewajiban mundur bagi anggota dewan, pembahasan revisi UU Pilkada juga sempat menyentuh poin-poin seputar mekanisme pengajuan pasangan calon, baik dari partai politik maupun perseorangan. Meski, tidak semuanya mengalami perubahan.

Syarat bagi calon independen, misalnya. Walaupun sempat didorong kencang oleh sejumlah fraksi untuk dinaikkan, pada akhirnya syarat tetap tidak berubah. Mayoritas fraksi akhirnya mengikuti pandangan pemerintah terkait hal tersebut.

Begitupun dengan persentase syarat pengajuan calon oleh partai politik. Meski awalnya, hampir semuanya mendorong untuk diturunkan menjadi hanya minimal 15 persen suara di pemilu sebelumnya atau 20 persen dari jumlah kursi di DPRD. Namun terakhir hanya tersisa 4 fraksi yang mempertahankan pandangan tersebut.

Selain Fraksi PKS dan Gerindra, Fraksi Demokrat dan PKB juga bertahan. Kesepakatan terakhir lagi-lagi mengikuti pandangan pemerintah yang menginginkan syarat tetap pada minimal 20 persen suara di pemilu sebelumnya atau 25 persen dari jumlah kursi di DPRD masing-masing daerah. Suara empat fraksi itu sekedar menjadi catatan.

Sedangkan di antara yang mengalami perubahan adalah dihapuskannya sanksi bagi parpol yang tidak mengajukan calon. Pada UU Pilkada sebelumnya partai atau gabungan partai yang tidak mengajukan calon dikenai sanksi tidak boleh mengajukan pasangan calon pada pilkada berikutnya.

Terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyatakan, hal yang patut diapresiasi di revisi UU Pilkada adalah sanksi administrasi pembatalan pasangan calon yang melakukan politik uang.

Menurut Hafidz, ketentuan ini dapat menurunkan motivasi pasangan calon untuk melakukan politik uang. Sanksi pembatalan sebagai pasangan calon akan berdampak signifikan dengan memunculkan kehatian-hatian dari pasangan calon untuk melakukan politik transaksional.

”Perlu ada mekanisme prosedural yang jelas bagaimana proses penegakan sanksi administrasi ini yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga kepastian hukum terwujud,” tandasnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, ada banyak perbaikan yang positif dalam UU Pilkada yang baru. Seperti penajaman sanksi politik uang, rekruitmen PPK/PPS (Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara) yang terbuka, pengaturan pergantian calon meninggal, sengketa hasil pemilihan dan sengketa pencalonan yang terukur waktunya, hingga diakomodirnya semua putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun, di sisi lain pihaknya juga mencatat beberapa pasal yang masih membutuhkan penajaman. Misalnya dalam pasal 73 ayat 1 disebutkan jika pemberian uang atau materi kampanye dibolehkan dengan catatan sesuai Peraturan KPU. “Ini harus hati-hati, jangan sampai menjadi bentuk pelegalan money politik,” ujarnya.

Lalu, pemberian sanksi pembatalan pencalonan bagi calon yang terbukti melakukan money politic dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif juga perlu diperjelas.

“Bagaimana jika hanya sistematis dan masif tapi tidak terstruktur?” imbuhnya. (jpgrup)

Baca Juga:
> Kampanye Pilkada Tak boleh Didanai APBD
> Maju Pilkada, Anggota Dewan Wajib Mundur
> Batasan Sumbangan Kampanye Naik Jadi Rp 75 Juta hingga Rp 750 Juta
> Revisi UU Pilkada Berlaku Jangka Panjang

Respon Anda?

komentar