Lingga Butuh Zona Kearifan Lokal

1258
Pesona Indonesia
Lingga butuh zona kearifan lokal untuk menjamin hak nelayan tradisional. foto:hasbi/batampos
Lingga butuh zona kearifan lokal untuk menjamin hak nelayan tradisional. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Dinas Kelautan dan Perikan (DKP) Kabupaten Lingga, melalui Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan meminta zona kearifan lokal untuk nelayan tradisional di Lingga. Zona ini mulai 0-10 mil ke tengah laut.

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, kewenangan pengawasan terhadap kelautan dan perikanan tidak berada di tingkat kabupaten, namun sudah berada ditingkat provinsi. Sayangnya, minimnya pengawasan di tingkat daerah atau di kabupaten terutama di Lingga, marak terjadi penangkapan ikan menggunakan trawl (pukat). Akibat hal ini warga merasa resah hingga terjadi beberapa kasus pengamanan kapal trawl oleh warga. Ditengarai karena minimnya instansi terkait dari provinsi turun langsung mengawasi perairan di Lingga.

Kabid Pengawasan terhadap sumberdaya perikanan, Indra Rukian melalui Kasi Pengawasannya, Sabran menjelaskan memang sejauh ini pengawasan di tingkat provinsi. Sementara kabupaten tidak memiliki kewenangan tersebut.

“Kewenangan pengawasan ini di tingkat provonsi. Paling kalau ada kejadian seperti di Pena’ah baru-baru ini, kita melaporkan ke DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi,” ujarnya.

Dikatakannya, perairan Lingga, memang kawasan Fishing Ground (lokasi tangkap ikan). Namun sayangnya saat ini belum ada ketegasan antara zona untuk nelayan tradisional dengan zona milik provinsi.

Melihat beberapa kejadian baru-baru ini, Sabran mengatakan Lingga memang perlu Zona Kearifan Lokal untuk nelayan tradisional di Lingga.

“Zona keraifan lokal ini 0-10 mil ke tengah laut. Lepas dari itu baru zona untuk penangkapan bagi nelayan provinsi,” ujarnya.

Dengan adanya batas zona kearifan lokal ini, masih kata Sabran, akan mengurangi kesempatan kegiatan pencurian ikan maupun kenyamanan bagi warga nelayan Lingga dengan pola tangkap tradisionalnya untuk memanfaatkan kawasan yang telah diatur. Sehingga tidak terulang kembali persoalan seperti didesa Pena’ah baru-baru ini.

“Kita juga minta provinsi untuk melakukan pengawasan langsung, dengan meletakkan perwakilannya di Lingga,” ujarnya.

Sejauh ini, memang provinsi langsung turun dengan mendatangkan Polisi Khusus (Polsus) untuk menengarai persoalan yang terjadi seperti di Pena’ah.”Namun lebih efektif kalau ada perwakilan pengawasan langsung di sini,” terangnya.

Dikatakannya, rentang pengawasan di tingkat provinsi sejauh ini belum maksimal. Tapi perlu perhatian untuk tingkat kabupaten dalam hal ini Kabupaten Lingga untuk mengurangi pencurian di wilayah zona kearifan lokal tersebut. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar