Mediasi Warga dan PT MDM Tegang, Picu Kericuhan

919
Pesona Indonesia
Mediasi permasalahan lahan antara warga dengan PT Multi Dwi Makmur (MDM) yang ditaja Kecamatan Bintan Timur dan Direktorat Reserse Kriminalitas Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri di Kampung Wacopek, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kamis (2/6). foto:harry/batampos
Mediasi permasalahan lahan antara warga dengan PT Multi Dwi Makmur (MDM) yang ditaja Kecamatan Bintan Timur dan Direktorat Reserse Kriminalitas Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri di Kampung Wacopek, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kamis (2/6). foto:harry/batampos

batampos.co.id – Mediasi permasalahan lahan antara warga dengan PT Multi Dwi Makmur (MDM) yang ditaja Kecamatan Bintan Timur dan Direktorat Reserse Kriminalitas Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri di Kampung Wacopek, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kamis (2/6) sekitar pukul 10.00 WIB berujung ricuh.

Kericuhan ini dipicu karena Direktur Umum (Dirut) PT MDM, Roni Soewoyoe menghentak meja dihadapan forum mediasi yang dihadiri ratusan warga, pegawai kecamatan dan anggota Polda Kepri. Perlakuan kurang menyenangkan tersebut memancing emosi warga sehingga menimbulkan insiden baku hantam satu dengan lainnya. Merasa jiwanya terancam, Dirut PT MDM itupun langsung mengerahkan semua pengawal sewaannya untuk melawan warga. Beruntung kejadian itu bisa diredamkan oleh pihak kecamatan.

“Saya minta kalian semua tenang. Mediasi ini saya lakukan untuk selesaikan semua masalah, bukannya jadi tambah kacau,” ujar Camat Bintan Timur, Hasan dengan posisi berdiri di atas meja sambil menunjuk semua para peserta forum mediasi dengan tangannya.

Kanit I Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri, AKP Yunita Stevani mengatakan kepolisian hanya menjalankan tugas berdasarkan laporan yang diterimanya dari PT MDM. Dalam laporan tersebut, PT MDM mendapati lahan yang dimiliki sebanyak 11 persil di Kampung Wacopek telah diserobot warga. ”Kita hanya jalankan perintah pak Wadireskrim. Maka dari itu kita buat pertemuan antara PT MDM dengan warga. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu kebenarannya di lapangan,” jelas AKP Yunita.

Namun dikarenakan pertemuan yang dilaksanakannya tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Masalah ini akan ditangani pihak Kecamatan Bintan Timur terlebih dahulu. Karena pihak kecamatanlah yang mengetahui kondisi di lapangan.

”Jadi kita minta kecamatan membantu kepolisian. Kita minta PT MDM bisa membuktikan surat asli lahan yang diklaimnya. Begitu juga dengan warga, harus bisa membuktikan surat lahan yang didiaminya,” jelasnya.

Pengacara dari warga Kampung Wacopek, Victor Sitanggang mengatakan dirinya akan menindaklanjuti kasus ini sampai ke Mabes Polri. Pasalnya, anggota Polda Kepri yang hadir dalam mediasi ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan terkesan memihak ke PT MDM, karena menindaklanjuti laporan tanpa mengantongi alat bukti yang kuat.

”Polisi jangan mau dimanfaatkan PT MDM dan harus netral sesuai fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Jika masih seperti ini penanganan kasusnya, kita akan melaporkan ke Mabes Polri,” kata pria yang menjabat sebagai Ketua LPPH Jakarta itu. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar