Diknas Karimun akan Bangun SMP dan Tambah 40 RKB

1328
Pesona Indonesia
SMP I Karimun yang menjadi salah satu titik penilaian Adipura di Karimun. foto:tri haryono/batampos
SMP I Karimun di Karimun. foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Seiring bertambahnya jumlah pelajar, khususnya tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkap pertama (SLTP) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Karimun pada tahun ini berencana akan menambah sekolah baru untuk tingkat SLTP dan sekaligus menambah ruang kelas baru sebanyak 40 unit.

”Memang kita sudah merencanakan pada tahun ini dapat direalisasikan pembangunan SMP/SLTP baru. Khususnya untuk di Desa Pongkar. Karena, selama ini di sana memang belum ada (SMP), hanya sekolah satu atap (Satap) SD sampai SMP. Hanya saja, saat ini kondisi Satap tersebut tidak bisa ditingkatkan untuk menjadi SMP sendiri,” ujar Kepala Diknas Kabupaten Karimun, MS Sudarmadi, Sabtu (4/6)

Apalagi, kata Sudarmadi, di Pongkar sudah ada dua SD. Untuk mendukung tamatan para pelajar SD di sana dan tidak perlu jauh-jauh untuk melanjutkan ke SMP, maka perlu ada SMP yang dekat. Selain itu, masyarakat di sana juga sudah memberikan dukungannya dengan menghibahkan tanah yang cukup luas untuk membangun SMP yang berstandar nasional.

”Selain membangun SMP baru, kita juga sudah menyiapkan rencana untuk menambah ruang kelas baru (RKB) di berberapa sekolah SD dan SMP. Baik yang ada di Pulau Karimun dan juga pulau-pulau lain yang berada di luar Karimun. Ini juga untuk mendukung daya tampung sekolah. Karena, kita akui saat ini masih ada pelajar yang masuk sore disebabkan tidak cukup kelas pada pagi hari. Sementara itu, untuk SMA memang tahun ini tidak termasuk dalam rencana untuk penambahan. Hal ini disebabkan status SMA seluruhnya yang ada di Kabupaten Karimun terhitung mulai Januari tahun depan sudah mutlak dikelola Provinsi Kepri,” paparnya.

Untuk pembangunan SMP baru dan RKB, Sudarmadi menyebutkan bahwa memang saat ini belum ada satu pun yang dibangun, sementara sudah masuk dalam APBD murni. ”Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran. Sebab, biaya yang dibutuhkan lebih dari Rp3 miliar. Memang, khusus untuk RKB sebanyak 40 unit 12 lokal diantaranya berasal dari dana alokasi khusus (DAK). Kita berharap pada APBD perubahan nanti pembangunannya bisa dimulai,” jelasnya. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar