Pemko Batam Tak Digubris, Reklamasi Jalan Terus di Malam Hari

730
Pesona Indonesia
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemko Batam memasang pita segel PPNS pada alat berat di reklamasi Pulau Janda Berhias Sekupang Batam, Foto: istimewa
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemko Batam memasang pita segel PPNS pada alat berat di reklamasi Pulau Janda Berhias Sekupang Batam. Tapi yang di Kota Batam dibiarkan saja. Foto: istimewa

batampos.co.id – Keputusan Tim Sembilan Pemko Batam menghentikan seluruh kegiatan reklamasi di 14 titik di Batam tak digubris. Pengembang tetap saja melanjutkan kegiatan penimbunan di sejumlah lokasi pada malam hari.

Seperti yang terlihat di kawasan Ocarina, Batamcentre. Puluhan truk sarat dengan muatan tanah silih berganti masuk ke kawasan tersebut. Truk-truk itu mengangkut tanah dari Simpangjam.

Menurut warga setempat, Antoni, aktivitas pengangkutan tanah tersebut hanya dilakukan di malam hari. “Siangnya digunakan untuk meratakan tanah di lokasi reklamasi,” katanya.

Selain mengganggu, hilir mudik truk tanah ini juga kerap menimbulkan polusi udara karena debunya beterbangan ke mana-mana. Sementara jika hujan, tanah yang tercecer dari truk sering membuat jalan berlumpur dan licin.

Kondisi serupa terjadi di kawasan Kampung Belian. Hampir setiap malam truk tanah berukuran besar mengangkut tanah untuk menimbun kawasan bibir pantai di daerah itu.

Lalu lintas truk tanah ini kerap diprotes warga Perumahan PLN Batamcentre. Namun hingga kini aktivitas truk yang mengangkut tanah reklamasi untuk Kampung Belian itu masih terus berjalan.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto mengaku kasus reklamasi ini bisa dikategorikan ilegal. Karena selain distop oleh Pemko Batam melalui Tim Sembilannya, aktivitasnya dilakukan pada malam hari dan lebih mengarah sembunyi-sembunyi.

“Kalau sudah begini berati mereka tak memandang hukum lagi,” ujar Budi.

Untuk itu, Budi juga meminta Tim Sembilan tidak terkesan abai terhadap situasi ini. Jika memang mereka serius menghentikan sementara kegiatan reklamasi bibir pantai di Batam, Tim Sembilan harus memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar.

“Jika berjalan, aparat juga harus tegas, karena jelas ada unsur pidanannya,” sambung politikus PDI Perjuangan itu.

Ia menambahkan, hampir seluruh lahan di Batam sudah direklamasi. Baik itu bibir pantai, hutan bakau, bahkan kawasan laut dengan terumbu karang sudah banyak ditimbun.

”Lahan mana yang belum direklamasi, Kalau Batamcenter sudah habis,” sambungnya.

Namun Budi tak bisa memastikan, apakah perusahaan yang melakukan itu sudah mengantongi izin dari pemerintah atau tidak.

“Yang jelas, kalau memang ada yang beroperasi saat ini, pemerintah juga harus tegas mencabut bagi yang berizin,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam, Dendi Purnomo mengatakan pihaknya telah mengecek semua kegiatan reklamasi di Ocarina, Batamcentre dan ternyata sudah berhenti.

“Saya sudah cek, tidak ada kegiatan reklamasi lagi, yang ada hanya kegiatan leveling saja,” katanya.

Sementara Sekda Batam yang juga Ketua Tim Sembilam Kota Batam, Agussahiman tak membantah adanya perusahaan nakal yang masih melakukan kegiatan reklamasi meski sudah dilarang.

“Kita memang sudah berupaya, namun kalau ada berarti itu di luar pengawasan kita. Apalagi yang melakukan itu di malam hari,” terang Agussahiman kepada wartawan, Senin (6/6/2016).

Untuk itu, Tim Sembilan akan menggelar rapat evaluasi pada hari ini, Selasa (7/6/2016).  “Rencananya hari ini (kemarin, red), namun karena Pak Dendi (Kadis Bapedalda) di Jakarta jadi kita tunda besok. Rapat terkait evaluasi selama ini, seperti apa perkembangannya,” jelas Agussahiman.

Dikatakan Agussahiman, setiap anggota Tim Sembilan wajib memberikan perkembangan informasi terkait 14 titik reklamasi yang dihentikan sementara tersebut.

“Tim Sembilan sudah bekerja, sekarang di sekretariat diminta penjelasan masing-masing setiap titiknya. Jadi nanti setelah rapat kita baru tahu seperti apa hasil evaluasi itu,” beber Agussahiman.

Agussahiman berjanji akan memberikan sanksi tegas jika ada perusahaan atau pengembang yang terbukti melanggar ketentuan Tim Sembilan. “Sanksinta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Agussahiman, diplomatis. (she/rng/koran batampos)

Respon Anda?

komentar