Pemko Tanjungpinang Stop Program RTLH Tahun Ini

835
Pesona Indonesia
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Surjadi. foto:yusnadi/batampos
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Surjadi. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang tidak melaksanakan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2016 ini.

“Tahun 2016 tidak ada RTLH. Kami masih fokus ke RTLH 2015 yang dilanjutkan tahun 2016 ini,” ujar Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Surjadi, Senin (6/6).

Tahun 2015, kata Surjadi sebanyak 300 Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima bantuan. Tapi hanya 40 persen yang baru dikerjakan tahun 2015, sementara sebanyak 60 persen dilanjutkan tahun 2016 ini. “Dan sekarang progressnya sudah 80 persen,” ujarnya.

Bantuan RTLH yang dilaksanakan Pemko Tanjugpinang, anggarannya berasal dari dana sharing antara Pemrov Kepri dan Pemko Tanjungpinang dengan Pertandingan 2:1. “Dari 300 rumah, masing-masing memperoleh Rp 20 juta,” ujarnya.

Kendati Pemko Tanjungpinang tidak menganggarkan program RTLH pada tahun 2016 ini, Tanjungpinang memperoleh bantuan rehab sebanyak 300 rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).

Saat ini, Pemko Tanjungpinang tengah melakukan validasi siapa penerima bantuan tersebut.

Surjadi mengatakan, pola pemberian bantuan dari Kemen-PUPR berbeda dengan pola bantuan Pemko Tanjungpinang. “Kalau dari Pemko bantuan sama rata. Tapi kalau yang Dari pusat bantuan melihat kondisi kerusakan. Bantuan memakai range Rp7,5 – Rp 20 juta,” jelasnya.

Disinggung bagaimana kelanjutan RTLH di tahun 2017 mendatang, Surjadi mengatakan belum bisa memastikan apapun. Sebab, keputusan tergantung MoU dengan Pemrov Kepri.

“Tahun 2016 ini kan Gubernur Kepri baru dilantik. Jadi belum ada keputusannya,” ujarnya.

Tapi Surjadi berharap, tahun 2016 ini MoU antara Pemrov Kepri dan Pemko Tanjungpinang dapat segera terlaksana. Mengingat program RTLH sangat bermanfaat bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS). “Karena banyak juga masyarakat yang tidak mampu membangun rumah layak huni,” ujarnya. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar