batampos.co.id – Menyikapi maraknya SK Bodong honorer di Batam, anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur P Sihaloho meminta pemerintah melapor ke aparat penegak hukum. Sehingga petugas bisa menelusuri dan menindak aktor intelektualnya.
Baca Juga: Anak Buah Terlibat Pembuatan SK Bodong? Wako Batam: Bisa Jadi Ada Oknum
“Ini sudah tindak pidana, ranahnya bukan lagi BKD tapi kepolisian,” kata Tumbur, Selasa (7/6/2016).
Baca juga: Ada 320 Honorer di Batam Kantongi SK Bodong
Tumbur menduga permainan kotor tersebut melibatkan orang dalam atau oknum pegawai. Karenanya, pelaku bisa mengetahui seluk beluk pemerintahan.
“Sudah pasti ada yang bermain,” kata politikus PDI Perjuangan ini.
Baca Juga: Satu SK Honorer di Batam Dijual Rp 15 Juta hingga Rp 20 Juta
Namun untuk membuktikan hal ini, sambung Tumbur, hanya bisa dilakukan aparat kepolisian. “Kalau dilakukan BKD, pasti ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya. (cew/she/cr17/koran bp)
Baca Juga: Sudah 80 Pegawai Pemko Batam Melapor Dapat SK Bodong