Dua Kepala Dinas Saksi Kasus Penipuan Prodi Universitas Karimun

1366
Pesona Indonesia
Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun memulai sidang kasus dugaan penipuan lima program studi di Universitas Karimun (UK), Rabu (1/6) kemarin.
Sidang perdana kasus dugaan penipuan lima program studi di Universitas Karimun (UK), Rabu (1/6) lalu.

batampos.co.id – Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun kembali, melanjutkan kasus dugaan penipuan lima program studi di Universitas Karimun (UK), Rabu (8/6) kemarin. Masih mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dipimpin oleh Ketua Hakim PN Tanjungbalai Karimun Fatrul Mujib. Terdakwa dalam kasus ini adalah Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) KarimunSudarmadi yang menjabat Rektor UK, dan mantan Sekda Karimun Muhammad Taufik selaku Ketua Yayasan 7 Juli.

” Pak JPU silahkan anda hadirkan saksi-saksi, dalam persidangan ini,” perintah Hakim.

Kemudian, JPU yang dikoordinir Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun, Bendry Almy menghadirkan sejumlah Kepala Dinas (Kadis) yang menjabat Dekan di UK. Diantaranya, H Amjon, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Karimun selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Politik Ilmu Sosial (Fisipol).

Kemudian, Hazmi Yuliansyah, Kadis Perikanan dan Kelautan (DKP) Karimun selaku Dekan Fakultas Perikanan. Selain itu, JPU juga menghadirkan Muhammad Dali yang saat ini bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dan Fitri, pegawai di Pemkab Karimun.

Dalam persidangan tersebut, ketua majelis hakim Fatrul Mujib langsung melakukan konfrontir kesaksian saudara Amjon terhadap Sinta Olivia salah seorang saksi pelapor yang saat itu duduk dideretan kursi pengunjung untuk menyaksikan jalannya persidangan.

Ketarangannya cukup bertolak belakang. Amjon mengatakan bahwa proses perkulihan yang diulang tidak ada dipungut biaya semesternya. Namun, dari sidang sebelumnya saksi Sinta terang-terangan mengatakan bahwa perkulihan ulang tersebut harus membayar seperti masuk mahasiswa baru.

”Ini mana yang benar. Pak Jaksa kita konfrontir langsung kedua saksi ini ya,” tanya Fathul Mujib sambil memerintahkan Sinta untuk berdiri memberikan keterangan.

Kemudian, saksi Sinta Olivia langsung berdiri dari tempat duduknya. Ia memberikan keterangan yang sama bahwa proses perkuliahan yang dianggap gugur harus mengulang dari awal. Serta diharuskan untuk membayar perkulihan setiap semester.

” Sudah jelas pak hakim, mereka bilang tetap bayar seperti kuliah baru,” ungkapnya.

Adapun lima progam studi (Prodi) yang diduga tidak memiliki izin dari penyelenggaraan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Di antaranya, program studi PGSD, jenjang program Sarjana, program studi pendidikan luar biasa, program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, program studi teknik perkapalan dan program studi manajemen kepelabuhan dan pelayanan semuanya untuk jenjang program Sarjana (S1).(tri/bpos)

Respon Anda?

komentar