Pemprov Surati Kanpel Batam Minta SPB Kapal Pengangkut Gas Dipermudah

664
Pesona Indonesia
PLTMG Dompak. foto:jailani
PLTMG Dompak. foto:jailani

batampos.co.id – Kurang pedulinya Kantor Pelabuhan (Kanpel) Batam terhadap kondisi kelistrikan di Pulau Bintan (Tanjungpinang-Bintan), karena mempersulit pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal pengangkut gas milik PLN Batam, mengundang amarah Pemerintah Provinsi Kepri.

“Kami sudah klarifikasi kepada PLN Batam, apa yang menjadi penyebab terputusnya suplai gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tokojo, Kijang dan PLTMG Dompak,” ujar Kepala Bidang Pemanfaatan Energi dan Listrik, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kepri, Mangara Simarmata usai rapat bersama PLN Batam di Kantor Distamben Kepri, Rabu (8/6).

Disebutkannya, penyebabnya adalah bukan ketiadaan gas, melainkan sulitnya untuk mendapatkan SPB dari Kanpel Batam. Menyiasati hal itu, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Distamben Kepri akan melayangkan surat pemberitahuan kepada Kanpel Batam.

“Harapan kita tentu ada kerjasama dari Kanpel Batam dalam ini. Apalagi listrik merupakan menyangkut kepentingan bersama,” jelasnya.

Masih kata Mangara, SPB sebelum diberikan untuk jangka waktu per enam bulan. Akan tetapi, sekarang sistem untuk sekali perjalanannya. Ini yang menyebabkan tersendatnya pasokan gas untuk PLTMG di Pulau Bintan.

“Dispensasi seperti dulu, yang kami harapkan bisa dipertimbangkan oleh Kanpel Batam. Menghambat perizinan untuk ini, sama saja mengorbankan kepentingan hajat hidup orang banyak,” tutup Mangara.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kepri, Rudi Chua sangat menyayangkan sikap Kantor Pelabuhan Batam, yang lambat merespokan terkait pemberian izin berlayar tersebut. Menurut Rudi, persoalan ini yang menjadi keluhan dari PLN Batam. Apalagi saat ini, Kanpel Batam telah mengubah sistem perizinan. Masih kata Rudi, biasanya perizinan diberikan skalanya pertriwulan. Akan tetapi, sekarang menjadi pertrip atau perkegiatan.

“Setelah kami telusuri, persoalan ini yang menjadi keluhan PLN Batam. Karena dengan sistem perizinan ini, mengganggu pengiriman gas dari Batam ke Bintan dan Tanjungpinang,” ujar Rudi menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (7/6) di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar