Anambas Akhirnya Raih Opini WTP setelah Delapan Tahun

2700
Pesona Indonesia
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris.
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris.

batampos.co.id – Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris mengaku bangga karenaawal kepemimpinannya, Anambas mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri. Ini pertamakalinya Anambas mendapat opini WTP setelah tahun ke delapan.

“Inilah yang kita tunggu-tunggu, BPK telah memberikan status WTP, artinya sistem administrasi di pemerintahan di Anambas sudah mengarah kepada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Haris kepada wartawan Kamis (9/6) siang.

Menurutnya pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas yang senantiasa melaksanakan tugas dengan baik dengan bekerja keras memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Terima kasih juga kepada BPK yang telah memberikan bimbingan kepada seluruh pegawai di Anambas untuk memperbaiki sistem administrasi di Anambas sehingga hasilnya bisa terlihat sekarang,” ungkapnya lagi.

Kabar gembira ini juga sudah sampai di telinga Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra. Namun atas pencapaian ini dirinya enggan berkomentar banyak. “Beritanya demikian. Untuk lebih jelasnya tanyakan kepada pak Bupati yang hadir langsung di Batam,” ungkapnya singkat.

Diketahui bahwasanya untuk meraih opini WTP Anambas mengalami kesulitan. Buktinya selama delapan tahun berdiri baru tahun ini dinyatakan WTP oleh BPK. Beberapa kendala dialami seperti penyajian laporan keuangan beberapa tahun lalu belum sesuai ketentuan karena beberapa kendala.

Salah satu kendalanya adalah terganjal mengenai inventarisisi aset pemda, yang hingga saat ini belum teridentifikasi seluruhnya. “Inventarisir aset merupakan salah satu penghambat, karena pada awal pembentukan kabupaten dulu banyak aset yang terdata namun kenyataan di lapangan, aset tersebut saat ini sudah tidak ada lagi sehingga masih dicari kebenarannya,” kata Kepala Inspektur yang lama Erson Gempa beberapa waktu lalu.

Namun beberapa kendala yang menghambat menjadi WTP sudah teridentifikasi dan saat ini pihaknya sedang mengupayakan pembenahan-pembenahan agar beberapa kendala tersebut segera diatasi.

Tak hanya masalah inventarisasi aset saja yang menjadi penyebab Anambas sulit mendapatkan WTP. Kasus kredit macet dana bergulir untuk koperasi dan UKM sebesar Rp12,5 miliar yang merupakan limpahan dari Pemerintah Kabupaten Natuna kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2012 lalu juga menjadi salah satu penyebabnya.

Kabag TU UPT Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Perindustrian Perdagangan UKM dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Anambas, Juni, mengatakan, ada berbagai masalah yang harus didudukkan bersama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan pemerintah Kabupaten Anambas agar masalah dana bergulir tersebut bisa dicarikan solusinya. Hal ini disebabkan beberapa tenaga pendamping saat itu yang menjadi petugas di lapangan mengaku tidak dibayarkan honornya sehingga ada beberapa uang nasabah yang telah disetorkan tidak disetorkan oleh tenaga pendamping ke bank.

“Ada beberapa kendala, dimana sebagian tenaga pendamping menggunakan setoran nasabah untuk biaya operasional, sehingga di bank tidak tercatat sebagai bukti penyetoran dari nasabah, padahal menurut tenaga pendamping mereka telah mendapat SK dari Bupati Natuna saat itu dengan gaji honor Rp 1 juta perbulan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Saat itu kata Juni, ada belasan tenaga pendamping yang bekerja untuk mengurus dana bergulir tersebut di wilayah Anambas. Katanya lagi, ada juga oknum tertentu yang dititipi uang setoran oleh para nasabah tetapi cicilan tersebut oleh tenaga pendamping tidak disetorkan kepada pihak bank. Sehingga dana pengembalian tidak tercatat di bank sesuai dengan pembayaran nasabah.

“Ada juga masyarakat yang mengaku sudah membayar cicilannya melalui oknum pejabat Natuna, namun setelah dicek ternyata tidak ada bukti bayar di Bank Riau Natuna. Belum lagi dana yang dipakai oleh tenaga pendamping itu bagaimana sementara secara administrasi mereka seharusnya memperoleh gaji honor namun tidak dapat gaji sehingga dana masyarakat yang mencicil dipakai,” katanya.

Juni menambahkan, UPT Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM Pemkab Anambas saat ini telah berupaya untuk mengalihkan agunan yang ada di Bank Riau Natuna kepada Bank Riau Anambas. Adapun agunan yang diserahkan oleh masyarakat Anambas saat mengajukan pinjaman berupa sertifikat, alas hak tanah, surat pompong dan surat berharga lainnya.

“Hal ini dilakukan mengingat sudah ada pelimpahan sehingga masyarakat yang meminjam dana bergulir jika sudah melunasi pinjamannnya bisa langsung mengambil agunannya di Bank Riau yang di Anambas. Tidak mungkin masyarakat kita mengambil surat tersebut harus ke Natuna sementara jaraknya cukup jauh dan butuh biaya yang tinggi,” katanya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar