Desperindag Temukan Kecurangan di Beberapa SPBU

1039
Pesona Indonesia
Desperindag Sidak Kepatutan Uji Tera SPBU
Desperindag Sidak Kepatutan Uji Tera SPBU

batampos.co.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Desperindag) Kota Batam, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Satasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seitemiang untuk mengawasi pengisian bahan bakar minyak, Kamis (9/6).

Sidak kepatutan uji tera tersebut dilakukan bersama dengan tim Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Metrologi, petugas yang melakukan sidak langsung meminta petugas SPBU untuk mengukur takaran BBM dengan alat ukur bejana dengan standar kapasitas 20 liter.

Kepala Desperindag Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan saat melakukan sidak, pihaknya menemukan batas kesalahan tidak wajar yakni ± 250 ML per 20 liter. “Sebulan lalu SPBU Sitemiang ini sudah dilakukan penyegelan, karena toleransi sudah terlalu jauh,” ujar Rudi kepada Batam Pos, kemarin.

Rudi yang dijumpai saat sidak mengatakan, sesuai batas kesalahan yang diijinkan yakni ± 100 ML sama dengan ± 0,5 persen dari 20 liter yang diuji, jika melewati berarti harus dilakukan tera ulang.

“Bersama Metrologi kita melakukan penera ulang terhadap SPBU supaya harus kembali sesui batas tolerasi yang telah ditentukan,” kata Rudi.

Tujuan dari sidak ini untuk menindak kecurangan agar masyarakat tidak lagi dirugikan oleh pengusaha. “Kegiatan ini dilakukan disemua SPBU yang ada di Kota Batam,” ungkapnya.

Rudi berpesan, kepada masyarakat jika menemukan hal yang mencurigakan segera lapor ke Disperindag. Sementara itu kepada pihak pegusaha sendiri terus menjaga kepercayaan masyarakat dan tetap selalu memperbaiki jika mengalami kesalahan.

Kasi Pengawasan Metrologi dan Perlindungan Konsumen, Desperindag, Yuniarti mengatakan jika terjadi kesalahan seharusnya pihak SPBU segera melapor kepada Desperindag apa bila peralatan melenceng dari yang diijinkan agar segera dilakukan layanan tera ulang.

“Untuk saat ini kita beri surat teguran kepelaku usaha karena terjadi kelalaian pada tingkat pengawasnya,” ujar Yuniarti.

Jika pelanggaran itu terus dilakukan pihak pengusaha bisa dijerat dengan UU nomor 2 tahun1981 tentang metrologi legal dan UU nomor 8 tahun1999, tentang perlindungan konsumen, bisa dihukum secara pidana dan perdata. (cr14)

Respon Anda?

komentar