Gubernur Harus Hati-Hati Beri Perpanjangan Masa Pengerjaan Jembatan Dompak

1980
Pesona Indonesia
Jembatan I Dompak. foto:faradilla/batampos
Jembatan I Dompak. foto:faradilla/batampos

batampos.co.id – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Irwansyah mengharapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dapat lebih waspada dan hati-hati sebelum meneken persetujuan perpanjangan masa pengerjaan Jembatan I Dompak yang dikerjakan PT Wijaya Karya. Karena setidaknya, kata Irwansyah, ada dua hal yang mesti diperhatikan.

Pertama, akhir tahun lalu, Pemprov Kepri melalui Plt Gubernur Agung Mulyana telah memberikan masa perpanjangan pada kontraktor selama enam bulan. Ini adalah bentuk dispensasi atas insiden robohnya salah satu bagian jembatan.

“Dan yang kedua, kalau sampai perpanjangan yang sudah diberikan Pak Agung itu belum rampung, akan berlaku peraturan kontrak. PT Wika bakal dikenakan sanksi berupa denda karena tidak mampu menyelesaikan kerja sesuai tenggat,” kata Irwansyah, Kamis (9/6).

Menurut politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, keputusan Nurdin Basirun bakal berimplikasi pada banyak hal. Bukan melulu tentang cepat-lambatnya perampungan jembatan, tapi juga resiko kualitasnya. “Setidaknya, pengajuan perpanjangan masa pengerjaan itu harus punya alasan yang kuat,” ungkapnya.

Karena setelah insiden robohnya salah satu bagian jembatan, sambung Irwansyah, Pemprov Kepri sudah menyurati Kementerian Pekerjaan Umum untuk menindaklanjuti hal ini. Kemudian dikirimkanlah Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) guna melakukan kajian.

Sekian waktu kemudian, KKJTJ menerbitkan hasil kajiannya yang menyebutkan bahwasanya seluruh bagian jembatan yang roboh itu harus dibongkar. Termasuk juga tiang-tiang penyangga yang bersebelahan. “Bongkar semua, bukan hanya yang roboh itu,” kata Irwansyah.

Namun ternyata, kajian yang dilakukan majelis konsultan berbeda. Mereka menukas bahwasanya yang dibongkar cukup pada bagian yang roboh saja. Tidak perlu beberapa tiang penyangga yang berada di sebelahnya. “Tapi ada jaminan tidak? Kalau misalnya gubernur menyetujui perpanjangan itu ya beban tanggung jawab itu ada di gubernur,” kata Irwansyah.

Ini menjadikan dilema tersendiri. Irwansyah tak menyangkal hal tersebut. Bahwasanya bila gubernur kemudian mengikuti rekomendasi KKJTJ, harus ada perpanjangan waktu yang berimplikasi juga pada pemberlakuan sanksi denda bagi PT Wika. Tapi, bila mengikut hasil kajian majelis konsultan dan mengabaikan rekomendasi KKJTJ yang merupakan lembaga resmi pemerintah, bakal menimbulkan tanda tanya besar.

“Saya yakin komisi akan turun mengecek itu semua. Mana yang mau dipilih; lambat tapi aman, atau cepat tapi beresiko,” ujar Irwansyah.

Sebab itu, Irwansyah menyarankan kepada Nurdin untuk mendengarkan segala pendapat yang masuk. Faktanya bahwa kini ada dua pendapat yang masuk, harus dipilih satu di antaranya. Memang sulit. Tapi, sambung Irwansnyah, ada baiknya mendengar pendapat dari sebuah lembaga resmi yang memang ditunjuk pemerintah. Sehingga bila memang perpanjangan itu harus dilakukan, maka ada baiknya turut memperhatikan rekomendasi yang diberikan KKJTJ. “Karena bila menolak, kita harus punya dasar yang kuatnya itu apa,” ungkapnya.

Melihat pendapat dari dua pihak yakni tim ahli dari Majelis Konsultan dan dari KKJTJ, jelas secara legalitas, kata Irwansyah, seharusnya mengarah ke KKJTJ. Namun demikian kalau memang ada dua pendapat, bisa saja dilakukan adu argumentasi. Sehingga kalau KKJTJ dapat menerima pendapat tim ahli dari MK, maka jembatan bisa cepat selesai dan aman. Namun jika KKJTJ melihat tetap harus dibongkar dan akan menjadi bahaya jika tidak dijalankan rekomendasinya.

“Kami harapkan gubernur sangat teliti dalam mengambil keputusan ini, saya kira semua masyarakat utamanya sangat menanti jadinya jembatan ini. namuan kalau itu sampai tidak aman digunakan bagaimana,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar