Pemko Tanjungpinang Kembali Raih Opini WTP setelah 12 Tahun

390
Pesona Indonesia
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD tahun 2015 diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepri kepada Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah di Auditorium Kantor BPK RI Provinsi Kepri, di Batam, Kamis (9/6).

Opini WTP kali ke dua ini diperoleh, setelah 12 tahun Pemko Tanjungpinang selalu memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).”Ini semua karena komitmen setiap SKPD untuk memberikan penyajian laporan keuangan yang baik. Kalau tidak ada komitmen, maka mustahil bisa memperoleh WTP,” ujar Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Kamis (9/6).

Lis mengatakan, selama ini Inspektorat dan juga Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) telah bekerja sama dalam perbaikan laporan keungan. “Dan juga selalu melakukan pembinaan ke setiap SKPD untuk memperbaiki laporan,” ujarnya.

Perolehan opini WTP ini, dikatakan Lis merupakan motivasi ke setiap SKPD untuk terus memperbaiki kinerja laporan keuangan.

Sekretaris Kota (Seko) Tanjungpinang, Riono mengatakan, keuangan negara wajib dikelola secara tertib. Dengan mematuhi undang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan mempertahankan rasa keadilan dan kepatuhan.

Selain itu, LKPD juga harus didukung dengan bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti, pengelolaan atas Cash flow dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti administrasi yang lengkap. Dengan demikian, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan atau kekeliruan material.

“Adanya WTP ini artinya pengelolaan keuangan Pemko Tanjungpinang telah sesuai dengan kaidah yang diatur tentang keuangan daerah,” ujarnya. (lra/bpos)

Respon Anda?

komentar