batampos.co.id – Produksi sampah belum bisa ditekan hingga pengangkutan yang kerap terlambat masih menjadi permasalahan sehari-hari di Batam. Kondisi ini tentu saja berbading terbalik dengan anggaran yang dikeluarkan untuk biaya operasional yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Ketua Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono mengatakan, untuk tahun 2016 ini, anggaran yang dikeluarkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Batam mencapai Rp 135 miliar. Menurutnya, dana ini dialokasikan untuk biaya pengangkutan, operasional dan gaji Tenaga Harian Lepas (THL).
“Ini anggaran yang diambil dari APBD 2016,” ujar Djoko.
Selain dana yang besar, pengelolaan sampah di Batam juga didukung dengan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang mencapai 1.035 orang. Begitu juga dengan jumlah petugas pertamanan dan penyapu jalan yang berjumlah 700 orang.
“Harusnya dengan anggaran dan THL yang besar ini tidak ada lagi masalah sampah di Batam,” kritik Djoko.
Politisi partai Golongan Karya (Golkar) ini mengaku DKP belum memiliki efisiensi. Baik dalam penerimaan THL maupun biaya operasional harus jelas. Bahkan, ia menilai, sistem penerimaan THL sendiri tidak disertakan ke dewan.
“Kita hanya tahu jumlahnya 1.035 orang. Lalu penyapu jalan ada 200 orang. Dimana orangnya kita tak tahu,” sebutnya.
Begitupun dengan sistem penggajian bulanan yang diterapkan DKP kepada THL dinilai tidak tetap sasaran. Pasalnya, dengan jumlah THL yang besar tersebut, anggaran yang dikucurkan juga akan bertumpuk dan hasilnya belum tentu maksimal, seperti yang terlihat sekarang ini.
“Coba pakai sistem gaji per jam. Berapa jam bekerja, ya segitu gajinya. Menurut saya ini lebih efisien dari pada menggaji bulanan ribuan THL yang tak tahu jumlah pastinya,” sindir Djoko.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam lainnya, Dandis Rajagukguk mengaku, selain dari APBD, DKP juga memungut restribusi sampah dari masyarakat maupun perusahaan. “Jadi kalau begini tak ada alasan-alasan keterlambatan lagi lah,” tegas Dandis. (rng)