Sidak Anggota Dewan ke SKPD Disebut Hanya Cari Sensasi

517
Pesona Indonesia

DPRD Anambas. foto:dok
DPRD Anambas. foto:dok
batampos.co.id – Inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah SKPD yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD khususnya Komisi I yang menggandeng Badan Kepegawaian Daerah beberapa hari lalu, dinilai kurang efektif dan terkesan hanya kurang kerjaan. Tidak dipungkiri dalam sidak tersebut ditemukan beberapa persoalan salah satunya tentang laporan absen para ASN yang dinilai tidak benar.

Hal ini membuat ASN yang menilai sidak yang dilakukan oleh anggota DPRD hanya mencari sensasi atau mencari perhatian dari masyarakat, agar tidak dianggap tidak memiliki pekerjaan.”Itu hanya mencari sensasi saja bang, masih banyak yang harus dapat dikerjakan oleh DPRD itu, bukan cuma sidak kami para pegawai,” kata Robby, ASN yang bekerja di lingkungan Pemkab Anambas, Jumat (10/6) Pagi.

Tambahnya, alangkah baiknya jika anggota DPRD itu membantu pemerintah dalam mencari anggaran. Diketahui saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sedang mengalami defisit. Persoalan hasil kinerja para ASN, lanjutnya, tentu Kepala SKPD di masing-masing dinas yang lebih mengetahuinya.

Masalah lainnya juga masih ada seperti bertambahnya pengangguran. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan lapangan pekerjaan dan diketahui perekomian yang melambat, investasi tidak bertambah. Kalau hanya sidak tidak akan berdampak terhadap apapun, sebab yang memiliki wewenang penuh terhadap kinerja ASN yakni Kepala Daerah bukan anggota DPRD. “Seharusnya DPRD itu berpikir lebih cerdas lagi sebelum menggelar kegiatan,” ujarnya.

Bukan hanya pegawai saja yang mengomentari hal ini tapi masyarakat juga ikut menilai hal tersebut. Salah seorang masyarakat Tarempa, Baharrudin, 37, menilai kegiatan sidak yang dilakukan oleh DPRD terlalu berlebihan. “Saya menilai DPRD secara tidak langsung sudah mempermalukan Kepala Daerah, seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan,” ucapnya.

Kegiatan yang digelar oleh DPRD itu besar kemungkinan bagian dari kegiatan reses DPRD. Namun dampak dari kegiatan yang digelar satu sisi telah merugikan pihak lain. “Pilihan reses terkait sidak yakni suatu pilihan yang sangat fatal bagi anggota DPRD kedepannya, kenapa tidak, para ASN tersebut memiliki hak suara juga dalam menentukan pilihannya,” cetusnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Ayub, mengatakan, sidak yang dilakukan menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa ada perlakuan berbeda yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam memberikan penilaian dan sanksi pada sejumlah SKPD.

“Kegiatan itu digelar berdasarkan laporan dari masyarakat dan dianggap perlu dilakukan sidak itu. Banyak yang ditemukan saat sidak kemarin, tidak dapat disebutkan satu persatu,” ujarnya.

Lanjutnya, beberapa persoalan tentang disiplin kerja saat bulan puasa juga ditemukan saat anggota DPRD dari lintas komisi itu ke sejumlah kantor Pemerintah Kabupaten. Beberapa hal diantaranya meliputi oknum pegawai yang hanya mengisi absen dan apel pagi dan sore, termasuk penggunaan sistem absen manual dengan absen online yang masih berbeda.

“Hal ini dilakukan hanya semata agar para ASN dapat lebih disiplin kedepannya. Tidak ada sedikit pun untuk tidak percaya terhadap Kepala Daerah. Tentu hal ini usulan dari masyarakat,” pungkasnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar